PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR

PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh : Abdul Mustopa, SHI., MH
Hakim PA Negara

 

A.PENDAHULUAN

Untuk menjaga tetap berlangsungnya sebuah dinamika kehidupan dan masa depan setiap orang, bagi anak-anak yang dibawah umur dan belum cakap secara hokum maka diperlukan seorang wali untuk membantu dalam perihal memelihara harta dan mengembangkannya atau menikahkan seorang wanita yang menjadi perwaliannya.

Pengaturan perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara jelas menerangkan jika salah seorang orang tua meninggal atau terjadi perceraian mengenai berpindahnya perwalian anak dan siapa yang menjadi walinya sehingga perlu peranan yurisprudensi sebagai bagian dari mengisi kekosongan hukum sistim hukum Indonesia yang menganut civil law yaitu bentuk hukum yang tertulis dan kodifikasi seperti Undang-undang Perkawinan, yang memungkinkan dengan kodifikasi hukum belum mampu untuk menampung semua permasalahan dalam masyarakat termasuk didalamnya permasalahan mengenai perwalian. Oleh sebab itu pengisian mengenai kekosongan hukum perlu dilakukan yang salah satu dapat melakukannya yaitu hakim, karena bila di telaah lebih lanjut mengenai perwaliandalam Udang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua itu dapat dilaksanakan hanya oleh satu orang tua dari saja baik Ayah maupun hanya Ibu.

Perwalian diperlukan dalam hal ditinjau dari kedudukan (status) anak, yaitu terhadap anak sah, ataupun anak yang diakui sah. Untuk anak sah maka perwalian diperlukan apabila Salah seorang atau kedua-duanya orang tua meninggal dunia, diantara kedua orang tuanya terjadi perceraian, orang tuanya dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua,  salah seorang atau kedua-duanya dari orangtuanya berada dalam keadaan tidak hadir (afwezig).

B.PENGERTIAN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR

1. Pengertian Perwalian

Perwalian adalah penguasaan terhadap anak yang masih di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.[1]

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut al-walayah (mengurus/menguasai sesuatu). Secara etimologi perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta (al-mah{abbah), pertolongan (an-nashrah) dan kekuasaan/otoritas (as-sult}an wa al-qudrah). Adapun menurut terminologi para fuqaha, perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan sendiri secara langsung tanpa harus bergantung atas seijin orang lain.[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwalian juga mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

  1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali;
  2. Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya;
  3. Pembimbing (negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri)

Adapun wali itu mempunyai banyak arti yang penggunaannya disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Berikut adalah beberapa pengertian tentang wali yaitu:

  1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;
  2. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
  3. Orang s}aleh (suci), penyebar agama;
  4. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.[2]

Wali merupakan orang yang memelihara anak yatim serta mengurus harta benda anak tersebut baik itu dalam bentuk orang perorangan atau badan hukum.

Perwalian erat kaitannya juga dengan hadhanah. hadhanah merupakan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum mumayyiz. Dalam pengertian lain, hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan dan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. Pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dalam Islam harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Diantara hak-hak anak tersebut adalah pemeliharaan atas kehormahan, pemeliharaan atas keturunan/nasab, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.[3]

hadhanah berlaku ketika si anak masih mempunyai orang tua dan cakap merawat juga melakukan tindakan lainnya. Namun, ketika si anak itu sudah tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua namun sudah tidak cakap melakukan tindakan apapun, maka anak tersebut berada dalam perwalian.

Menurut KHI, perwalian adalah‚ kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua,orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perwalian merupakan kewajiban hukum yang dilakukan seorang wali untuk melakukan pengawasan dan mengurus diri si anak yang belum dewasa serta harta bendanya.

Menurut Prof. Subekti, perwalian berasal dari wali yang mempunyai arti bahwa orang lain sebagai pengganti orang tua menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum baligh dalam melakukan perbuatan hukum.[1]

Dari beberapa pengertian perwalian di atas, dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak kecil (belum dewasa) yang salah satu orang tua (ibu) nya meninggal dunia.

2. Pengertian Anak Dibawah Umur

Anak yang masih kecil atau masih dibawah umur segala tindakannya dinyatakan tidak sah, kecuali bila mencapai usia dewasa (baligh) dan mempunyai kecerdasan dalam menggunakan harta.[1] Anak kecil (yang belum mencapai usia baligh) tidak diperbolehkan mengelola serta mengendalikan hartanya kecuali dengan ijin kedua orang tuanya atau walinya. Sehingga bagi anak yatim, mereka memerlukan adanya seorang wali untuk mengurus dirinya juga hal-hal yang berkaitan dengan harta bendanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemashlahatan yang nantinya juga akan kembali kepada anak tersebut ketika dewasa.

Menurut ulama mazhab Syafi’i, anak di bawah umur yaitu anak yang belum akil baligh yang harus diawasi dan dijaga oleh wali atau kedua orang tuanya. Mengenai harta benda yang dimilikinya ketika ayahnya meninggal tidak boleh diberikan ketika dia belum dewasa. Adapun tanda-tanda baligh menurut ulama Syafi’i adalah telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan, telah tumbuh rambut pada kemaluan dan telah bermimpi sebagai orang dewasa.[2]

Menurut para ulama mazhab juga sepakat, bahwa haid dan hamil merupakan tanda baligh bagi seorang perempuan. Dan keluarnya mani merupakan tanda baligh untuk laki-laki. Karena haid kedudukannya sama dengan laki-laki yang telah mengeluarkan mani.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz itu dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat perbuatan dan bersifat perkataan. Menurut para ulama fiqih, tindakan hukum yang bersifat perbuatan tetap berlaku. Bilamana anak kecil merusak atau menghilangkan barang seseorang maka wajib mengganti atau membayar dendanya. Namun jika tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz itu bersifat perkataan, para ulama fiqih sepakat bahwa perkataan atau pernyataannya dianggap batal baik menguntungkan maupun merugikan baginya. Namun mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz ada perbedaan pendapat. Menurut para ulama, bila tindakan tersebut menguntungkan maka tindakan tersebut sah tanpa harus ada persetujuan dari walinya. Begitupun sebaliknya, bila merugikan maka tindakannyapun tidak sah dan persetujuan walipun tidak berlaku. Kecuali menurut H{anabilah bila tindakan disetujui oleh wali maka tindakannyapun dinilai sah. Namun bila tindakan tersebut antara menguntungkan dan merugikan seperti jual beli dan sewa-menyewa maka sah hukumnya bila mendapat persetujuan dari walinya menurut ulama Hanfiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi’iyah, tindakan anak kecil yang belum mumayyiz atau sudah yang bersifat spekulasi itu tidak sah. Akan tetapi menurut Hanabilah tindakan tersebut sah bila bersifat tidak spekulasi dan diijinkan oleh walinya.[1]

Namun mengenai batas umur seorang anak yang telah baligh, para ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi’i dan Hambali, umur anak yang sudah baligh adalah 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Maliki, anak laki-laki dan perempuan yang dinyatakan sudah baligh itu berumur 17 tahun. Adapun menurut Hanafi, anak laki-laki yang baligh itu minimal dia telah berumur 12 tahun dan maksimal berumur 18 tahun. Kemudian bagi anak perempuan yang sudah berumur minimal sembilan tahun dan maksimal 17 tahun itu dinyatakan baligh.

Anak di bawah umur berdasarkan KHI yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  Namun apabila telah terjadi perkawinan sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai, maka anak tersebut tidak lagi disebut anak di bawah umur  (belum dewasa). Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

C. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar atas perwalian terhadap anak dibawah umur dalam Al-Qurán dan Hadits dan hukum positif adalah :

1. Al-Qurán

a. (QS An-nisa’ayat 5-6 )

Dalam ayat An-Nisa’5-6 ini Allah Swt. melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan tasarruf (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka.
Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lainnya.
Berangkat dari pengertian ini disimpulkan bahwa orang-orang yang kurang sempurna akalnya dikenakan hijir (tidak boleh men-tasarruf-kan hartanya). Mereka yang di-hijir ini ada beberapa macam: adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda, sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam mu’amalah).
Adakalanya hijir disebabkan karena penyakit gila. Adakalanya karena buruk da!am ber-tasarruf mengingat akalnya kurang sempurna atau agamama kurang. Adakalanya karena pailit, yang dimaksud dengan pailit ialah bila utang seorang lelaki menenggelamkan dirinya, dan semua hartanya tidak dapat untuk menutup utangnya itu. Untuk itu apabila para pemilik piutang menuntut kepada pihak hakim agar meng-hijir-nya, maka ia terkena hijir (tidak boleh men-tasarruf-kan hartanya dan hartanya dibeslah). Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kalian. (An-Nisa: 5) Menurut Ibnu Abbas, mereka adalah anak-anakmu dan wanita-wanita(mu).[1]

Para wali boleh menyerahkan harta anak yatim ketika si wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu miliknya dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali bisa menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit hartanya, bila mereka sudah pandai dan mengerti cara menggunakan serta membelanjakannya berarti mereka sudah dewasa. Atau dengan mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan bagi wali untuk menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan harta tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya

 

b. QS Al An’am ayat 152

Pada ayat ini  dijelaskan kembali larangan bagi wali dalam memakan atau menggunakan bahkan mendekati (tidak terjerumus atau merangsang nafsu untuk melakukan) dengan cara yang tidak diperkenankan. Pada ayat ini, lebih berisi perintah-perintah bagi seorang wali yaitu untuk menyempurnakan pada saat menakar dan menimbang serta melakukannya dengan adil (membuat kedua belah pihak senang dalam hal melakukan transaksi). Kemudian perintah untuk berbicara yang benar dan adil, bila tidak mampu atau takut mengucapkan kebenaran maka wajib baginya untuk diam. Serta perintah untuk memenuhi janji kepada Allah untuk memelihara dan memenuhi hak-hak kaum yang lemah dalam hal ini adalah anak yatim.

c. QS Al Isra’ayat 34

Pada ayat ini pula dijelaskan tentang larangan bagi seorang wali berkaitan dengan harta anak yatim. Pada ayat ini diingatkan kembali bagi para wali agar tidak memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang mengelola harta tersebut, meskipun wali dapat memanfaatkannya dalam batas yang diperkenankan namun tetap tidak diperbolehkan membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa.39 Serta menunaikan janji (memeliharanya menurut cara yang diijinkan oleh syariat dan undang-undang yang diridhoi oleh Allah). Adapun janji ini seperti akad-akad muamalah dalam soal jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.[1]

Janganlah kalian menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik untuk mengembangkan dan menginvestasikannya. Lakukan hal itu terus sampai anak-anak itu dewasa. Bila mereka sudah dewasa serahkanlah harta itu. Peliharalah setiap janji yang kalian berikan. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang yang tidak menepati janji dan akan membalasnya.[2]

2. Hadits

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَه

Artinya :“Maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”.

(HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami’ 2709 ).

Dalam hadis nabi diterangkan dalam perwalian yakni sebagai berikut: Dari riwayat al Barra’ ibn ‘Azib: Sesungguhnya Nabi Saw. Memutuskan wali bagi anak perempuan hamzah kepada perempuan ibuu (khalah)nya, dan beliau bersabda: “saudara perempuan ibu (menempati) kedudukan ibu.” (Riwayat Al Bukhari).

Juga Hadis Nabi yang artinya : “Rasulullah Saw bersabda : bagi anak perempuan ( jariyah ) perwaliannya paad saudara perempuan ibunya, karena ia adalah orangtua perempuan (walidah)nya” (Riwayat Ahmad dari Ali Ra)

3. Hukum Positif Indonesia

Landasan Hukum Menurut KUH Perdata Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Dalam KUH Perdata, juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika suami tidak memberika izin, maka bantuan dari pendamping bijstand itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata: bahwa apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.[1]

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bawah “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal sebuah badan hukum diserahi perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan. Landasan Hukum Menurut KHI dan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Selain Al-Qur’an dan Hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian dalam konteks hukum Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), diatur dalam BAB XV mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

  1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
  2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan;
  3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut
  4. Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Sementara dalam Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

  1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan hartabendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu;
  2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua peru bahan-perubahan harta benda anak tersebut;
  3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya; (4) Larangan Bagi Wali. Landasan Hukum Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus seagama dengan sianak, dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

D. SYARAT DAN URUTAN WALI

1. Syarat Wali

Perwalian terhadap anak di bawah umur tidak bisa diberikan begitu saja kepada orang tertentu namun ia memiliki persyaratan-persyaratan tertentu demi terjaganya kelangsungan hidup si anak.

Orang yang menjadi wali dan diwasiati menjadi wali disyaratkan harus baligh, mengerti, seagama dan adil. Demikian menurut para ulama mazhab sepakat bahwa seorang wali maupun orang yang diwasiati oleh si wali harus baligh, mengerti dan adil. Para ulama mazhab juga bersepakat bahwa tindakan yang dilakukan wali selama dalam memanfaatkan harta orang yang berada dalam perwaliannya itu baik dan manfaat maka itu sah[1].

Syarat seorang wali adalah sebagai berikut :

a. Baligh atau Dewasa

Syarat bagi seorang wali yang pertama harus baligh atau dewasa. Hal ini disebabkan karena anak kecil sekalipun sudah mummayiz anak tersebut masih membutuhkan orang lain untuk mengurus serta mengasuhnya sehingga bila seorang wali belum dewasa maka tidak boleh menangani urusan orang lain. Dan orang atau wali yang sudah dewasa, hak perwaliannya serta ucapannya dianggap sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Berakal

Adapun syarat yang kedua bagi wali adalah orang yang mengerti atau berakal. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha sebagai syarat sahnya perwalian. Orang yang tidak berakal atau gila tidak sah menjadi wali. Hal ini disebabkan karena dia tidak dapat membedakan yang benar dan salah juga tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sehingga mana mungkin dia mengurus urusan orang lain padahal mengurus urusannya sendiri dia tidaklah mampu. Selain itu juga mereka yang tidak berakal tidak berhak melakukan melakukan suatu akad (transaksi jual beli dan sebagainya) karena apa yang diucapkan olehnya itu tidak mempunyai implikasi hukum.

c. Seagama

Berikutnya yang ketiga adalah seagama dalam hal ini beragama Islam menjadi syarat seorang menjadi wali. Karena perwalian juga termasuk didalamnya masalah hadanah, maka anak kecil yang Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non-Muslim. Hal ini disebabkan karena anak tersebut akan meniru agama dan tradisi dari pengasuhnya yang non-Muslim. Sehingga mengakibatkan anak tersebut susah meninggalkan agamanya ketika dia telah dewasa kelak[1].

d. Adil

Syarat yang terakhir untuk menjadi seorang wali yaitu adil. Adapun pengertian adil sendiri para ulama berbeda pendapat namun tetap semakna. Menurut ulama Syafi’iyah, adil yaitu menjauhkan diri dari dosa besar dan meninggalkan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Ulama Hanafiyah mendefinisikan adil cukup dilihat dari keIslamannya dan dikenal tidak pernah melakukan hal yang diharamkan. Dari kalangan ulama Malikiyah mengartikan adil yaitu patuh terhadap perintah agama dengan senantiasa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar maupun dosa kecil serta menjalankan amanah dan berperilaku baik. Sedangkan menurut ulama Hanabilah menyatakan adil itu baik sikap keagamaannya serta menjaga kehormatan dirinya dengan senantiasa memperindah perilakunya dan meninggalkan hal yang akan mengotorinya. Dan menurut ulama Imamiyah adil merupakan sikap konsisten dalam beramal baik (melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang). Jadi dari perbedaan definisi diatas dapat diambil benang merahnya bahwa orang yang adil itu memiliki ciri-ciri dia selalu menjauhkan diri dari dosa besar maupun kecil, kebaikannya melebihi kejahatannya dan kebenarannya lebih banyak dari salahnya.[1]

2. Urutan Wali

Perwalian atas anak yang masih kecil adalah ayahnya. Bila ayahnya tidak ada maka berpindah kepada orang yang diwasiati karena dia adalah wakil dari ayahnya. Bila tidak ada maka berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu. Wali bagi anak secara berurutan adalah pertama, bapaknya kemudian kakeknya (bapaknya bapak), kemudian orang yang diwasiati oleh mereka (ayah dan kakek), kemudian qadi (hakim) atau orang yang diangkat oleh hakim untuk mengurusnya.

Para ulama mazhab bersepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali pendapat sebagian ulama Syafi’i. Menurut ulama Hanafiyah ibu tidak mempunyai hak perwalian dalam hal harta. Demikian halnya menurut ulama Hanabilah, kakek (ayah dari ayah) juga ibu tidak punya hak perwalian. Begitu juga ulama Malikiyah, tidak disebutkan ibu mempunyai hak perwalian soal harta.[1]

Namun ada perbedaan pendapat mengenai wali yang bukan ayah. Menurut Hambali dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang diwasiati oleh ayah, bila tidak ada orang yang diwasiati maka jatuh ke tangan hakim. Menurut Hanafi, wali setelah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah. Lalu orang yang menerima wasiat dari kakek, bila tidak ada maka jatuh ke tangan hakim. Menurut Syafi’i, wali sesudah ayah adalah kakek, kemudian orang yang di wasiati ayah lalu orang yang di wasiati kakek setelah itu hakim. Menurut Imamiyah, wali itu berada di tangan ayah dan kakek, kemudian bila tidak ada keduanya maka jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari salah seorang diantara keduanya. Bila tidak ada penerima wasiat dari ayah atau kakek, maka jatuh ke tangan hakim.

Menurut KHI, wali diambil dari keluarga si anak atau orang lain (pasal 107 ayat 4) atau orang maupun badan hukum yang diwasiati oleh orang tua anak tersebut sebelum orang tuanya meninggal (pasal 108). Demikian pula dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 51 ayat 2

dijelaskan bahwa wali keluarga si anak atau orang lain. Yang dimaksud keluarga dalam hal ini dapat dilihat kembali pada pasal 49 ayat 1 yaitu:

  1. Keluarga anak dalam garis lurus keatas yaitu kakek baik dari pihak ayah maupun ibu:
  2. Saudara kandung yang telah dewasa yaitu kakak anak tersebut.

Sebagian ulama mendahulukan perwalian anak laki-laki (bagi janda) dibanding ayah, Sebagaimana mereka juga lebih di dahulukan di dalam mendapat sisa harta warisan (ashobah). Ini pendapat yang lebih dikenal dari pendapat Malik, Dan juga ini pendapat Ishaq, Al-Anbary, Ibnul Mundzir, Abu Yusuf, Abu Hanifah Rahimahumullah dan Mayoritas ulama menjawab pendapat ini dengan jawaban bahwa seorang ayah lebih paham tentang maslahat untuk puterinya dibanding anak wanita tersebut dan yang kedua bahwa perwalian ayah telah tsabit ditetapkan dalam syariat ketika sang wanita tersebut masih belum memiliki anak, maka dibutuhkan dalil untuk mengubah urutan perwalian ini. Dan pendapat mayoritas ulama lebih kuat, dan ini adalah pendapat Ibnu Utsaimin  Rahimahullah, Adapun apabila wanita tersebut tidak memiliki wali Ashobah baik dari Nasab maupun dari wali yang dahulu membebaskannya dari perbudakan, maka para ulama juga berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa walinya adalah Hakim, ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Asy-Syafi’i.

E. KEWAJIBAN WALI

Berdasarkan surat al-Nisa’ ayat 5, 6 dan 10, surat al-An’am ayat 152 dan surat al-Isra’ ayat 34 dapat diketahui bahwa tugas atau kewajiban seorang wali yaitu memelihara harta anak tersebut, mengembangkan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan, memanfaatkan dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan si anak, dan mengembalikan harta tersebut ketika si anak telah dewasa dengan cara yang baik dan adil.

Wali memiliki tugas pokok mengenai hadanah atas anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dan mengenai perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan terhadap anak laki-laki sampai dia akil baligh.

Dalam fiqih kewajiban atau tugas wali itu sama halnya dengan tugas orang tua yang menjalankan kekuasaannya. Pada umumnya tugas atau kewajiban orang tua adalah memelihara diri pribadi anaknya yang masih belum dewasa serta mengelola harta kekayaannya. Dan seorang ayah atau kakek dapat memberi wasiat kepada orang lain untuk menjadi wali anaknya ketika dia meninggal dunia.[1]

Wali wajib mengeluarkan harta anak yang berada dalam perwaliannya yang wajib dilakukan atasnya diantaranya seperti membayar hutang, membayar ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan, mengeluarkan zakat,meskipun tidak ada permintaan itu ke wali. Wali wajib mengeluarkan nafkah bagi orang yang berada dalam perwaliannya menurut apa yang patut, tidak boleh kikir dan juga tidak boleh terlalu boros tetapi yang wajar-wajar saja menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Tugas wali termasuk mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, atau melanjutkannya ke sekolah-sekolah kejuruan atau melanjutkan ke fakultas sesuai dengan bakatnya. Wali mengawasi kesejahteraan si anak.

Sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Umar, yang artinya :”cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya”. Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dibenarkan mengabaikan tanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya, apalagi sampai menyebabkan orang tersebut terlantar. Memelihara anak merupakan sesuatu yang diperintahkan dan ini merupakan tanggung jawab wali.[1]

Adapun beberapa kewajiban perwalian terhadap anak di bawah umur adalah :

  1. Mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya
  2. Memberikan bimbingan agama
  3. Mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya
  4. Mengupayakan pelayanan kesehatan
  5. Mengupayakan tempat tinggal
  6. Mengelola harta milik anak yang berada dibawah perwaliannya
  7. Menyerahkan seluruh harta anak yang berada dibawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum.[2]

 

F. TUJUAN, BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA PERWALIAN

1. Tujuan Perwalian terhadap Anak Dibawah Umur

Dengan ditempatkannya seorang anak yang belum dewasa dibawah perwalian maka kepentingan dari sianak tersebut menjadi tanggung jawab wali, dimana wali bertindak sama seperti orang tua sianak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan siwali.

Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

  1. Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum.
  2. Wali bertindak sebagai pengayom, dalam arti bahwa wali itu selalu menjaga, baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada dibawah perwaliannya itu.
  3. Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia.maka dengan adanya wali tersebut anak dan hartanya akan terselamatkan.
  4. Menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang orang yang mengadakan wala’ al mu’awallah perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan.
  5. Menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin.dengan demikian maka para wali yatim itu tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari hari, hal ini diperbolehkan jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim tersebut yang dipeliharanya itu sebagaimana firman Allah yang berbunyi : “ Barang siapa ( diantara pemelihara itu ) mampu maka hendaklah ia menahan diri ( dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia memakan itu menurut yang patut. ( An Nisa :6)”.[1]

2. Berlakunya Perwalian terhadap Anak Dibawah Umur

Menyangkut dengan mulai berlaku suatu perwalian Martiman Prodjohamidjojo mengatakan sutau perwalian itu berlaku :

  1. Sejak perwalian itu diangkat oleh hakim dan bila pengangkatan itu dilakukkan namun dalam tidak kehadirian si wali maka saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya maka berlangsung lah perwalian tersebut;
  2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua sianak pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya, memperoleh suatu kekuatan untuk berlaku dan yang dianggap sebagai wali menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu[2];
  3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali , baik oleh hakim Maupun oleh salah satu orang tua dari kedua orang tuanya pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim menyatakan kesanggupanya menerima pengangkatan itu;
  4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
  5. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan perwalianya;
  6. Jika ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan yang dilakukan dehadapan dua orang saksi (pasal 50, 52 Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.[1] 

3. Berakhirnya Perwalian terhadap Anak Dibawah Umur

  1. Sama halnya dengan hadhanah, perwalian juga memiliki batas akhir (berhenti). hadhanah berakhir bila anak kecil tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri. Mereka sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri seperti makan, berpakaian dan lain sebagainya[1].

    Pada umumnya, perwalian itu berakhir disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

    1. Anak yang berada di bawah perwalian itu telah dewasa;
    2. Anak yang berada dalam perwalian itu meninggal dunia;
    3. Wali anak tersebut meninggal dunia;
    4. Wali itu dicabut hak nya untuk melakukan perwalian[2].

    Menurut KHI, perwalian berakhir bila anak yang berada dalam perwalian telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan apabila hak perwaliannya telah dicabut oleh Pengadilan. Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, perwalian berakhir bila anak yang berada dalam perwaliannya berumur 18 tahun atau telah menikah dan apabila hak perwaliannya dicabut oleh Pengadilan serta apabila anak yang ada dalam perwaliannya meninggal dunia.[3]

    Dalam hal pencabutan kekuasaan perwalian oleh Pengadilan Agama karena permohonan kerabat anak yang berada dalam perwalian itu disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

    1. Tidak sungguh-sungguhnya wali dalam memelihara anak yang di bawah perwaliannya.
    2. Terlantarnya pendidikan si anak dan tidak diberikannya bimbingan agama terhadap si anak.
    3. Memindahtangankan harta benda si anak yang tidak untuk kepentingan anak tersebut.
    4. Si wali mempunyai perilaku yang tidak baik dan tidak patut di contoh oleh anak kecil.
    5. Perbuatan dan keadaan lainnya yang semuanya dapat merugikan kepentingan anak yang berada dalam perwaliannya.

    Dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontensius kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hokum dimana wali melaksanakan kekuasaannya.

    Gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti.[1]

G. KESIMPULAN

  1. Perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak kecil (belum dewasa) yang salah satu orang tua (ibu) nya meninggal dunia.

    Anak di bawah umur berdasarkan KHI yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  Namun apabila telah terjadi perkawinan sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai, maka anak tersebut tidak lagi disebut anak di bawah umur  (belum dewasa). Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

    Berdasarkan surat al-Nisa’ ayat 5, 6 dan 10, surat al-An’am ayat 152 dan surat al-Isra’ ayat 34 dapat diketahui bahwa tugas atau kewajiban seorang wali yaitu memelihara harta anak tersebut, mengembangkan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan, memanfaatkan dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan si anak, dan mengembalikan harta tersebut ketika si anak telah dewasa dengan cara yang baik dan adil.

    Wali memiliki tugas pokok mengenai hadanah atas anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dan mengenai perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan terhadap anak laki-laki sampai dia akil baligh.

    Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum, Wali bertindak sebagai pengayom, wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang orang yang mengadakan wala’ al mu’awallah perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan, menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin.

WALI DALAM PERNIKAHAN

WALI DALAM PERNIKAHAN
Oleh : Abdul Mustopa

 

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dibumi ini. Maka keberadaannya dibumi sangat dibutuhkan agar kelangsungan hidup manusia tetap lestari.Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dari segi apapun.Selain untuk menghindari perzinaan, nikah juga merupakan sunnatullah.Dalam masalah pernikahan ini, tentunya ada ketentuan-ketentuan tersendiri.

Seorang laki-laki atau perempuan, ketika mereka belum menikah maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya. Hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan.Maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu.Harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami istri dan anak-anak dalam suatu rumah tangga baik keluarga kecil maupun keluarga besar

Agama Islam juga telah mengatur tentang tata cara pernikahan, di antaranya adalah masalah sighot akad nikah, wali nikah, dan mahar (maskawin). Hal ini mempunyai maksud agar nantinya tujuan dari pernikahan yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai tanpa suatu halangan apapun.

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum  (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria)[1]. Wali dalam nikah adalah orang yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)[2].

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan rukun nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan batal.

  1. Kedudukan Wali sebagai salah satu Rukun Nikah

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

  1. Jumhur ulama, Imam Syafi’I dan Imam Malik

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali.Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan –tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung aqadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

  1. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi)

Mereka berpendapat bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah.Beliau menganalogikan dimana kalau wanita sudah dewasa, berakal dan cerdas mereka bebas bertasarruf dalam hukum-hukum mu’amalat menurut syara’, maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Khususnya kepada wanita (janda) diberikan hak sepenuhnya mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya.

Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannnya, maka wali mempunyai hak I’tiradh (mencegah perkawinan).

  1. Syarat syarat Wali Dan Fungsi Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali.Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :

  1. Islam ( orang kafir tidak sah menjadi wali)

Wali harus seorang Muslim, telah dinukil Ijma’ oleh Ibnul Mundzir dalam perkara ini.  Berdasakan Firman Allah ta’ala :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya :“Dan laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman sebagian adalah pemimpin bagi yang sebagian lainnya” (QS. At-Taubah : 71)

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً

Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 141).

  1. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)

ini adalah pendapat Jumhur Ulama dan ini adalah pendapat yang Shohih. Karena Allah Azza wa jalla telah membatasi anak-anak yang belum baligh di dalam Menggunakan hartanya maka perkara perwalian pernikahan lebih tinggi dibandingkan perwalian harta.

  1. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
  2. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةُ الَّتِى تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda “wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya”(HR. Ibnu Majah dan Daruquthni ).

  1. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar.[3] Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas.Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang  Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR.Ahmad Ibn Hanbal).

  1. Tidak sedang ihram haji atau umrah.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut : Syarat-syarat wali ialah: merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat kempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.

 

  1. Fungsi Wali

Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan aqil (berakal), maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) lebih sering mendahulukan perasaan daripada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal itu juga akan menimpa walinya.

Disamping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab (penawaran), sedang pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul (penerimaan).Karena wanita itu pada umumnya (fitrahnya) adalah pemalu (isin-Jawa), maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya. Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam pernikahan adalah untuk menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya.

 

  1. Macam Macam Wali Dan Tertib (Urutan) Wali

Macam-macam Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu:

  1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.Imam Syafi`I berpendapat bahwa anak laki-laki tidak termasuk ashabah seorang wanita.[4] Menurut Imam Syafi`i, suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat lebih dulu.Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali.Wali nasab urutannya adalah sebagai berikut:

  1. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas
  2. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)
  3. Saudara laki-laki sebapak
  4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
  5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
  6. Paman (saudara dari bapak) kandung
  7. Paman (saudara dari bapak) sebapak
  8. Anak laki-laki paman kandung
  9. Anak laki-laki paman sebapak.[5]

Urutan diatas harus dilaksanakan secara tertib.

 

  1. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

  1. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
  2. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
  3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
  4. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
  5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
  6. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
  7. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
  8. Walinya gila atau fasik.

Namun berdasarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

 

  1. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.[6]

Adapun cara pengangkatannya secara tahkim adalah: calon suami mengucapkan tahkim, “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si … (calon istri) dengan mahar … dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini.”. Wali muhakam terjadi apabila:

  1. Wali nasab tidak ada,
  2. Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ,
  3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

 

  1. Wali Maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

 

  1. Tertib (Urutan) Wali

Mayoritas ulama berpendapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut, Ayah, Kakek ke atas kemudian Anak Laki-laki,  Cucu dari anak laki-laki, kearah bawah. Kemudian saudara laki-laki (kandung atau Seayah)  dan anak-anak  mereka.  Kemudian Saudara laki-laki Ayah, kemudian anak-anak mereka

Ada perbedan pendapat di kalangan ulama pada beberapa keadaan , sebagai berikut: Sebagian ulama mendahulukan perwalian anak laki-laki (bagi janda) dibanding ayah, Sebagaimana mereka juga lebih di dahulukan di dalam mendapat sisa harta warisan (ashobah). Ini pendapat yang lebih dikenal dari pendapat Malik, Dan juga ini pendapat Ishaq, Al-Anbary, Ibnul Mundzir, Abu Yusuf, Abu Hanifah Rahimahumullah

Dan Mayoritas ulama menjawab pendapat ini dengan jawaban bahwa seorang ayah lebih paham tentang maslahat untuk puterinya dibanding anak wanita tersebut dan yang kedua bahwa perwalian ayah telah tsabit ditetapkan dalam syariat ketika sang wanita tersebut masih belum memiliki anak, maka dibutuhkan dalil untuk mengubah urutan perwalian ini. Dan pendapat mayoritas ulama lebih kuat, dan ini adalah pendapat Ibnu Utsaimin  Rahimahullah

Adapun apabila wanita tersebut tidak memiliki wali Ashobah baik dari Nasab maupun dari wali yang dahulu membebaskannya dari perbudakan, maka para ulama juga berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa walinya adalah Hakim, ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Asy-Syafi’I, dan juga satu riwayat dari Abu HanifahRahimahumullah

Dan ini adalah pendapat yang benar, berdasarkan Hadits :

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya :“Maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami’ 2709 )

 

  1. Kesimpulan

Wali Nikah adalah orang yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikah tanpa adanya (wali).Kedudukan Wali Nikah ialah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah nikah tanpa wali laki-laki. Syarat Dan Fungsi Wali, antara lain :

  1. Islam ( orang kafir tidak sah menjadi wali)
  2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
  3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
  4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
  5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)
  6. Tidak sedang ihrom atau umroh.

Fungsi wali dalam nikah berfungsi untuk menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 1989
  • Al Jaziri Abdurrahman, Al- Fiqh ‘ala Mazaahib Al- Arba’ah, Beirut : Daar Al- Fikr, Juz 4
  • Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998)
  • Daradjat Zakiah, Ilmu Fiqih, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, jilid. 2 1995
  • Sabiq Sayyid, Fiqhus sunnah, Beirut : Dar al Fikr, Juz VI 1968
  • Abidin Slamet, dkk, FIQIH MUNAKAHAT, Bandung : Pustaka Setia, 1999
  • Yunus M. Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996
  • Ramulyo M. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-2 1999

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 1007

[2] Abdurrahman Al Jaziri, Al- Fiqh ‘ala Mazaahib Al- Arba’ah, Beirut : Daar Al- Fikr, Juz 4, hal. 29

[3] Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, jilid. 2, hal.82

[4] Sayyid Sabiq, Fiqhus sunnah, Beirut : Dar al Fikr, 1968, Juz VI, hal.261

[5] M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hal. 55

 

[6] M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara,1999, cet. Ke-2, hal. 25

KEHUJAHAN HADIS AHAD DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

Oleh: Abdul mustopa dan Muhammad fadhly ase

 

Hadis dari segi kehujahannya merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur’an. Sedangkan dalam kaitannya dengan permasalahan hukum, terkadang hadis menjadi penetap atau penguat atas apa yang terkandung dalam Al-Qur‟an, memerinci atau menjelaskan yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum atau menetapkan suatu hukum yang jawabannya tidak ditegaskan dalam Al-Qur‟an.

Namun, walaupun demikian tidak semua hadis patut untuk dijadikan dalil. Karena hadis ada yang shahih dan ada juga yang dhaif. Begitu juga ada yang mutawatir dan ada juga yang ahad. Para ulama berbeda pendapat dalam berhujah dengan hadis ahad. Ada yang menerima secara mutlak, ada juga yang menerimanya dengan menetapkan syarat-syarat tertentu. Perbedaan pendapat ini tentu membawa pengaruh pula terhadap para ulama dalam menetapkan suatu hukum.

Hadis merupakan isim dari tahdits, yang berarti pembicaraan[1]. Hadis menurut bahasa (lughat) yaitu :

  1. Al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata al-qadim (sesuatu yang lama).
  2. Al-Khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkandan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.
  3. Al-qarib (yang dekat, belum lama terjadi).[2]

Para muhaddisin berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis. Perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauuan mereka masing-masing. Dan perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta’rif hadis, yaitu ta’rif yang terbatas dan ta’rif yang luas.

Ta’rif hadis yang terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur Muhaddisin ialah:

مااضيف الي النبي صلّ الله عليه وسلّم قولا او فعلا اوتقريرا او نحوها

“hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya”.[3]

Ringkasnya menurut ta’rif yang muhaddisin sebutkan di atas, bahwa pengertian hadis itu hanya terbatas kepada segala sesuatu yang dima’rufkan kepada Nabi Muhammad saja, sedangkan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, tabiin atau tabiut tabiin tidak termasuk hadis.

Sedangkan ta’rif hadis yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian muhaddisin tidak hanya mencakup sesuatu yang dima’rufkan kepada Nabi Muhammad saja tetapi juga disandarkan kepada sahabat dan tabiin pun disebut hadis. Dengan demikian hadis menurut ta’rif ini, meliputi segala berita yang marfu’, mauquf (disandarkan kepada tabiin) sebagaimana pendapat Muhammad Mahfudh at-Tirmisi dalam kitab Manhaj Dzawi an-Nazhar yang dikutip oleh Drs. Utang Ranuwijaya, MA. Sebagai berikut :

قيل ان الحديث لا يختص بالمرفوع اليه صلّ الله عليه وسلّم بالموقوف و هو ما اضيف الي الصحابي والمقطوع و هو ما اضيف للتابعين

“Dikatakan (dari ulama ahli Hadis), bahwa Hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu’ (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW), melainkan bisa juga untuk sesuatu yang mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, (baik berupa perkataan atau lainnya), dan yang maqthu’, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabiin.”[4]

Ulama ushul memberikan definisi yang terbatas, yaitu “segala perkataan Nabi SAW. yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara.” Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa segala perkataan atau aqwal Nabi, yang tidak ada relevansinya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum, atau segala yang menyangkut hal ihwal Nabi, tidak termasuk hadis.[5]

Ulama ushul fiqih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum”; sedangkan bila mencakup perbuatan dan taqrir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan sunnah. Pengertian hadis seperti yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqih tersebut, dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah Swt. yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Al-Quran.[6]

Ahli ushul membedakan diri Muhammad sebagai rasul dan sebagai manusia biasa. Yang dikatakan hadis atau sunnah adalah sesuatu yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang diemban oleh Muhammad SAW. sebagai Rasulullah. Inipun, menurut mereka harus berupa ucapan dan perbuatan beliau serta ketetapan-ketetapannya. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan, tata cara berpakaian, cara tidur dan sejenisnya merupakan kebiasaan manusia dan sifat kemanusiaan tidak dapat dikategorikan sebagai hadis. Dengan demikian, pengertian hadis menurut ahli ushul lebih sempit dibanding dengan hadis menurut ahli hadis.

  1. KLASIFIKASI HADIS

Berdasarkan dari segi kuantitasnya atau jumlah rawi, hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

  1. Hadis Mutawatir, yaitu :

Mutawatir menurut bahasa, berarti mutatabi’ yang (datang) berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya. Sedankan menurut istilah dapat didefinisikan sebagai berikut:

ما رواه جمع تحيل العادة توطئهم على الكذب عن مثلهم من اول السنه الى منتهاه على عن ان لا يختل هذا الجمع فى اي طبقه من طبقات السند.

“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. (jumlah banyak itu) dari awal sanad sampai akhirnya dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya.”[7]

Hadis mutawatir dibagi menjadi dua bagian yaitu:

  1. Maknawi

Maknanya adalah hadis yang mutawatir maknanya, bukan lafadznya. Seperti hadis-hadis tentang mengangkat tangan pada waktu berdo’a.

من كذّب عليّ متعمدا فاليتبوأ مقعده من النّار

Barangsiapa yang berbohong dengan mengatasnamakan aku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka.

  1. Lafdzi

Maknanya adalah hadis yang mutawatir maknanya, bukan lafadznya. Seperti hadis-hadis tentang mengangkat tangan pada waktu berdo’a.

  1. Hadis Ahad, yaitu :

Ahad jamak dari “Ahada”, menurut bahasa “al-wahid” yang berarti satu. Dengan demikian hadis ahad adalah Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan Hadis ahad menurut istilah dan banyak didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

مالم تبلغ نقلته فى الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء آان المخبر واحدا او إثنين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة أو الى غير ذالك من الأعداد التى لا تشعر بأنّ الخبر دخل بها فى خبرا المتواتر.

“Khabar yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.”[8]

Ada juga yang mendifinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat muawatir.[9]

Hadis Ahad secara garis besar oleh ulama-ulama hadis dibagi menjadi dua yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Ghairu masyhur terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu aziz dan gharib. Hadis masyhur menurut bahasa “muntasyir” yang berarti sesuatu yang sudah tersebar, sudah popular. Sedangkan menurut ulama ahli Hadis, ialah :

ما له طرف محصورة بأآثر من إثنين ولم يبلغ حد التواتر

“Hadis yang mempunyai jalan yang terhingga, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis yang mutawatir.”[10]

Hadis ini dinamakan masyhur karena popularitasnya di masyarakat, walaupun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus shahih atau dha’if. Sedangkan Hadis ghairu masyhur oleh ulama hadis digolongkan menjadi dua, antara lain:

  1. Hadis Aziz

Hadis aziz adalah:

ما رواه إثنان ولو آان فى طبقة واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعه

“Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqat saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya.”[11]

Jadi Hadis aziz tidak hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqah, yakni sejak dari thabaqah pertama sampai terakhir harus terdiri dari dari dua oprang, tetapi selagi salah satu thabaqah (lapisannya) saja, didapati dua orang rawi, sudah bisa dikatakan hadis aziz.

  1. Hadis Gharib.

Hadis gharib dita’rifkan sebagai berikut:

ما انفرد بروايته شخص فى اى موضع وقع التفرد به من السند

“Hadis yang didalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.”[12]

Hadis gharib terbagi dua yaitu gharib mutlaj (fard) dan gharib nisby. Gharib mutlak yakni apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenai personalianya dan harus berpangkal ditempat ashlus sanad yaitu tabi’iy bukan sahabat.

Sedangkan gharib nisby ialah apabila penyendirian itu mengenai sifat sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Dan hal ini mempunyai beberapa kemungkinan, misalnya tentang sifat keadilan dan kedlabitan (ketsiqahan) rawi tertentu, istilah-istilah muhadditsin yang bersangkutan dengan hadis gharib, cara-cara untuk menetapkan kaghariban hadis (I’tibar).

 

 

  1. KEHUJAHAN HADIS MUTAWATIR

Hampir semua ulama sepakat terhadap otoritas hadis mutawatir sebagai sumber hukum Islam. Karena hadis dalam tingkatan ini memiliki validitas periwayatan yang sama dengan al-Qur’an, yaitu qath’iy al-wurūd, yang sangat kecil kemungkinan terjadinya konsensus untuk berbuat bohong oleh para perawinya.

Pengetahuan yang disampaikan pada hadis mutawatir, menurut Muhammad al-Shabbagh, harus bersifat dharuri yang diperoleh dari pengamatan pancaindra. Hal ini bertujuan agar berita yang disampaikan berdasarkan ilmu pasti bukan berdasarkan prasangka. Menurut ibn Taymiyah, orang yang telah meyakini ke mutawatiran suatu hadis, wajib mempercayai kebenaran dan mengamalkan sesuai dengan isi kanduangan nya. Sedangkan orang yangn belum mengetahui kemutawatirannya hendaklah mengikuti dan meyerahkan kepada orang yang telah menyepakati kemutawatiran hadis tersebut.[13]

Dan para ulama sepakat bahwa hadis Mutawatir wajib diamalkan dalam seluruh aspek, termasuk dalam bidang akidah.

  1. KEHUJAHAN HADIS AHAD
  2. Hukum Hadis Ahad

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum hadis ahad apakah memberikan faedah qath‘i (yakin) atau tidak. Setidaknya perbedaan pendapat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa hadis ahad tidak memberikan faedah yakin secara mutlak, baik ada qarinah maupun tidak ada qarinah. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa hadis ahad memberikan faedah yakin secara mutlak walaupun tanpa qarinah dan ketiga adalah kelompok yang menyatakan bahwa hadis ahad memberikan faedah yakin jika terdapat qarinah.[14]

Pendapat pertama adalah madzhabnya mayoritas ulama ushul dan ahli kalam, begitu pula dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam asy-Syafi‘i. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Dawud azh-Zhahiri. Sedangkan pendapat ketiga kedua adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Dawud azh-Zhahiri. Sedangkan pendapat ketiga adalah pendapatnya Imam Ibn ash-Shalah dan mayoritas ulama ushul, ahli kalam dan ahli hadis.[15]

  1. Berhujah dengan Hadis Ahad

Para ulama juga berbeda pendapat dalam penggunaan hadis ahad sebagai hujah. Mayoritas shahabat, tabiin, ulama-ulama hadis dan fiqih setelah mereka, juga ulama ushul berpendapat bahwa riwayat satu orang yang tsiqah bisa dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam.

Adapun kelompok Qodariyah, Rafidhah dan sebagian ulama ahli zhahir berpendapat bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa hanya hadis ahad yang terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim saja yang bisa dijadikan sebagai hujah sedangkan di luar dari dua kitab tersebut maka tidak boleh dijadikan sebagai hujah.[16]

  1. Dalil-Dalil Kehujahan Hadis Ahad

Di antara dalil-dalil yang menguatkan akan kehujahan hadis ahad adalah sebagai berikut:

  1. Firman Allah Swt surat al-Hujurat [49] ayat 6

Berita dalam ayat di atas menggunakan redaksi nakirah sehingga mencakup semua berita termasuk berita yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Allah Swt telah mewajibkan untuk mengecek berita dalam ayat di atas jika yang menyampaikan berita tersebut adalah orang fasik. Akan tetapi, jika yang membawa berita bukanlah orang fasik, maka berita tersebut bisa diterima.[17]

  1. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi,

عن عبد الله بن مسعود أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ” نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه [18]

Artinya:

“Allah akan memberikan “Nadhrah” kepada seseorang yang telah mendengarkan ucapanku, lalu dia memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya, karena berapa banyak para pembawa fikih, ada yang lebih faham lagi darinya”

Dalam hadis tersebut di atas, Rasulullah Saw. mengajak kepada umatnya untuk mendengarkan sabdanya dan menjanjikan kebaikan kepada orang yang menyebarluaskan.

  1. Ijma Para Shahabat

Ijma para shahabat mengenai kehujahan hadis ahad terlihat dalam banyak kejadian atau peristiwa di mana ketika mereka mendapatkan suatu berita dari satu orang yang tsiqoh maka mereka langsung menerimanya dan mereka tidak lagi berijtihad dengan akalnya. Salah satu contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Umar dalam kasus perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka‘bah. Setelah mendengar berita tersebut, para shahabat langsung merubah arah kiblat mereka padahal waktu itu yang membawa berita adalah satu orang yang tsiqah. Seandainya berita dari satu orang tidak bisa dijadikan hujah, tentu para shahabat tidak akan merubah arah kiblat ke Ka‘bah.[19]

  1. Kehujahan Hadis Ahad Menurut Imam Abu Hanifah

Madzhab Hanafi menetapkan tiga syarat dalam beramal dengan menggunakan hadis ahad. Ketiga syarat tersebut adalah:

  • Perawi tidak menyalahi riwayat yang ia sampaikan. Jika seorang perawi menyalahi apa yang ia riwayatkan, maka yang harus diamalkan adalah apa yang ia lakukan bukan apa yang ia riwayatkan. Karena apa yang ia lakukan berasal dari adanya nasakh dalam riwayat tersebut yang ia ketahui.[20] Oleh karena itu, madzhab Hanafi tidak mengamalkan hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa jilatan seekor anjing harus dibasuh sebanyak tujuh kali di mana yang pertama menggunakan tanah. Hal ini karena Abu Hurairah sebagai perawi hadis tersebut hanya membasuh sebanyak tiga kali saja sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni.[21]
  • Kandungan hadis tidak berkaitan dengan hal yang sifatnya umum atau populer. Karena apa yang sifatnya umum atau popular harus diriwayatkan melalui jalur yang mutawatir. Jika hal tersebut diriwayatkan secara ahad, maka ia menunjukkan ketidakshahihan riwayat tersebut dan menimbulkan keragu-raguan.[22] Oleh karena itu, madzhab Hanafi tidak mengamalkan hadis mengangkat tangan ketika akan rukuk dalam shalat. Hal ini karena hadis tersebut termasuk hadis ahad padahal mengangkat tangan dalam shalat termasuk hal yang sifatnya umum dan populer karena ia dilakukan dalam shalat setiap hari. Selain itu, perawi hadis tersebut yaitu Ibn Umar menyalahi apa yang ia riwayatkan karena menurut Imam Mujahid, ia pernah shalat di belakang Ibnu Umar dan Ibnu Umar tidak mengangkat tangan kecuali dalam takbir yang pertama.[23]
  • Hadis tersebut tidak bertentangan dengan qiyas dan dasar-dasar syari‘at.[24]
  1. Kehujahan Hadis Ahad Menurut Imam Malik

Madzhab Maliki menetapkan syarat-syarat sebagai berikut dalam mengamalkan hadis ahad, yaitu:

  • Hadis tersebut tidak bertentangan dengan amal penduduk Madinah. Hal ini karena amal penduduk Madinah setara dengan hadis mutawatir karena mereka telah mengamalkannya dari para ulama sebelum mereka yang langsung berinteraksi dengan Rasulullah Saw. Oleh karena itu, madzhab Maliki menolak hadis khiyar almajlis. Hal tersebut karena penduduk Madinah tidak pernah menetapkan batasanbatasan tertentu dalam urusan khiyar al-majlis.[25]
  • Hadis tersebut tidak bertentangan dengan qiyas dan pokok-pokok syariah sama seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Hal ini karena Imam Malik lebih mengedepankan qiyas dari pada hadis ahad karena qiyas merupakan hujah berdasarkan kesepakatan para shahabat. Oleh karena itu, berhujah dengan al-Qur‘an, Sunah dan Ijma lebih kuat dari pada berhujah dengan hadis ahad.[26]
  1. Kehujahan Hadis Ahad Menurut Imam asy-Syafi‟i

Imam asy-Syafi‘i menulis bab khusus dalam kitabnya yang berjudul ar-Risalah yaitu “Bab Khabar al-Ahad”. Ia menamai khabar ahad dengan khabar khashah.[27] Dalam bab tersebut, ia menyatakan bahwa khabar satu orang dari satu orang sampai kepada Rasulullah Saw bisa dijadikan hujah dan hadis ahad itu memberikan faedah zhan.[28]

Imam asy-Syafi‘i kemudian menetapkan syarat-syarat diterimanya diterimanya hadis ahad sebagai hujah. Syarat-syarat tersebut adalah:

  • Perawi adalah orang yang tsiqah
  • Dikenal sebagai orang yang jujur dalam periwayatan hadis
  • Memahami apa yang ia riwayatkan
  • Mengetahui makna-makna dari lafadz hadis
  • Meriwayatkan hadis dengan riwayat lafzhi bukan riwayat maknawi
  • Hafal jika hadis tersebut diriwayatkan berdasarkan hafalan dan tahu tulisannya jika diriwayatkan berdasarkan dari kitabnya.
  • Perawi harus terbebas dari sifat tadlis yaitu meriwayatkan hadis dari orang yang bertemu dengannya tapi tidak mendengar darinya atau meriwayatkan dari Nabi Saw tapi bertentangan dengan riwayat lain yang lebih tsiqah.[29]
  1. Kehujahan Hadis Ahad Menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal tidak mensyaratkan dalam beramal dengan hadis ahad kecuali hadis tersebut sanadnya shahih sama seperti Imam asy-Syafi‘i. Namun ia berbeda dalam hal hadis mursal. Hadis mursal diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.[30]

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Imam Ahmad berpegang teguh kepada hadis baik itu mutawatir maupun ahad. Ia tidak membedakan keduanya sebagai hujah dalam Agama selama terpenuhi syarat-syarat keshahihan hadis. Imam Ibn al-Qayim mengatatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal jika mendapatkan sebuah nash maka ia mewajibkan untuk mengamalkannya. Ia tidak menghiraukan nash lain yang bertentangan atau pendapat lain yang bertentangan dengannya.[31]

Oleh karena itu, Imam Ahmad tidak menghiraukan riwayat Umar tentang tayamum bagi orang yang junub karena ada hadis Ammar bin Yasir. Teks hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ . فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتِ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَذَا ” ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ[32]

Artinya:

Seorang datang kepada Umar bin Alkhatthab r.a. dan bertanya: Saya berjanabat lalu tidak mendapat air. Jawab Umar: Jangan shalat. Maka Ammar r.a. berkata kepada Umar: Ya amiral mu’minin. Apakah anda tidak ingat ketika aku bersamamu dalam bepergian lalu kita berdua berjanabat, adapun anda tidak sem-bahyang, sedang aku berguling-guling di tanah lalu shalat, lalu hal itu saya ceritakan kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya cukup bagimu berbuat begini, lalu Nabi saw. memukul-kan kedua tapak tangan ke tanah, lalu ditiup kemudian diusapkan mukanya dan kedua tapak tangannya.

 

Setelah kita mengetahui perbedaan pendapat keempat imam di atas mengenai kehujahan hadis ahad, kita tahu bahwa perbedaan tersebut pada akhirnya berdampak kepada bedanya sikap mereka dalam mengistinbatkan hukum-hukum Islam. Bisa jadi di antara mereka ada yang menerima dan menjadikan hadis tersebut sebagai hujah sedangkan yang lain menolaknya dan tidak menjadikannya sebagai hujah. Contohnya adalah hadis tentang membasuh jilatan anjing sebanyak tujuh kali di mana yang pertama menggunakan tanah.

Hadis tersebut dijadikan hujah oleh Imam asy-Syafi‘i karena sanadnya shahih, akan tetapi tidak diamalkan oleh Imam Abu Hanifah karena sikap perawi hadis tersebut yaitu Abu Hurairah bertentangan dengan apa yang ia riwayatkan, karena Abu Hurairah hanya membasuh bekas jilatan anjing sebanyak tiga kali saja.

Begitu juga dengan hadis khiyar majlis. Hadis tersebut tidak diamalkan oleh Imam Malik karena bertentangan dengan perilaku penduduk Madinah. Sedangkan Imam Ahmad mengamalkannya karena sanad hadis tersebut shahih.

  1. Pendapat Ulama Tentang Pemakaian Hadis Ahad

Sebagian ulama menetapkan bahwa, hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Hal semacam dituturkan pula oleh Imam Ibnu Hazm, bahwa para ulama secara keseluruhan telah menjadikan hadis Ahad sebagai hujjah dalam agama, baik dalam masalah aqidah, syariah maupun akhlak.[33] Namun pendapat demikian ternyata tidak semua kelompok dan ulama sependapat.

Sebagian ulama menetapkan, bahwa hadis Ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliah, ibadah dan hukum badan saja, tidak boleh dipakai dalam urusan aqidah. Syekh Muhammad Abduh dalam dalam kaitannya dengan hadis, beliau menolak hadis Ahad untuk dijadikan dalil dalam masalah aqidah.

Begitu pula kelompok Mu’tazilah, mereka menolak hadis Ahad sebagai hujjah dalam masalah aqidah. Bahkan ada kelompok yang bernama “Ahlul Quran” yang dipimpin Ghulam Ahmad Parwes, kelompok ini tidak mengakui hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Bukan hanya hadis Ahad yang ditolak, tetapi juga hadis Mutawatir.[34]

Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa hadis Ahad yang shahih dapat dijadikan hujjah untuk masalah aqidah, ulama pendukung pendapat itu menyatakan bahwa hadis Ahad dapat saja menjadi qath’i al-wurud.[35]

Demikian pendapat bebagai ulama tentang hadis Ahad, antara yang satu dengan yang lain saling berbeda. Bagi kita bisa menggunakan hadis untuk hujjah dalam agama, asal hadis tersebut memenuhi syarat-syarat shahih. Karena jika hadis-hadis Ahad tidak dapat dipakai sebagai dalil dalam masalah-masalah aqidah akan membawa konsekuensi menggeser sebagian besar ajaran Islam yang selama ini diimani oleh umat Islam. Misalnya, adanya syafaat Nabi s.a.w. di akherat, mu’jizat Nabi selain Al-Qur’an, sifat-sifat Malaikat, sifat-sifat Surga dan Neraka, siksa kubur dan lain sebagainya.

PENUTUP

Dari kajian di atas, bisa disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Setidaknya perbedaan pendapat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Pendapat pertama adalah madzhabnya mayoritas ulama ushul dan ahli kalam, begitu pula dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam asy-Syafi‘i, menyatakan bahwa hadis ahad tidak memberikan faedah yakin secara mutlak, baik ada qarinah maupun tidak ada qarinah.

Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Dawud azh-Zhahiri menyatakan bahwa hadis ahad memberikan faedah yakin secara mutlak walaupun tanpa qarinah dan pendapat ketiga adalah pendapatnya Imam Ibn ash-Shalah dan mayoritas ulama ushul, ahli kalam dan ahli hadis yang menyatakan bahwa hadis ahad memberikan faedah yakin jika terdapat qarinah.

Selain perbedaan pendapat di atas, para ulama juga berbeda pendapat dalam berhujah dengan hadis ahad. Perbedaan pendapat tersebut jelas terlihat di antara keempat ulama ahli fiqih yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi‘i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Perbedaan inilah yang pada akhirnya menyebabkan bedanya hasil penggalian atau pengistinbatan mereka terhadap hukum Islam sehingga hasil ijtihadnya pun berbeda.

Dalam masalah aqidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis Ahad. Untuk masalah-masalah non aqidah, hadis Ahad yang shahih disepakati sebagai hujjah.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Seajarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999)

Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1974)

Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996)

Zainul Arifin, Studi Kitab Hadis, (Surabaya: al-Muna, 2010)

Quraisy Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 1994)

  1. Ajaj Al-Khotib, Pokok-Pokok Ilmu Hadis, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998)

Munzier Suparta, Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, Cet, 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Zarkasih, Studi Hadis, ( Pekanbaru: Suska Press, 2015)

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa Fi Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H), juz 1

Ahmad Umar Hasyim, Qawaid Ushul al-Hadis, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mara an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, juz 1

Ahmad Umar Hasyim, Qawaid Ushul al-Hadis, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Araby, t.th), Kitab al-Ilm, Bab Ma Ja’a Fi al-Hats ‘Ala Tabligh as-Sima’, juz 5

Ahmad Umar Hasyim, Qawaid Ushul al-Hadis

Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’atsir, 2004 M)

Abu al-Hasan Ali bin Umar ad-Daruquthni, Sunan ad-Daruquthni, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1386 H/ 1966 M), Juz 1

Muhammad Abu al-Fattah al-Bayanuni, Dirasat Fi al-Ikhtilafat al-Fiqhiyah, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 1403 H/ 1983 M)

Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh, (al-Qahirah: Dar at-Tauzi’ Wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1993 M)

Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, Ushul as-Sarkhasi, (t.t: t.p, t.th), juz 1

Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, ar-Risalah, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th)

Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, ar-Risalah

Muhammad bin Abi Bakr Ayub az-Zar’iy, I’lam al-Muwaqi’in ‘An Rab al-‘Alamin, (Beirut: Dar al-Jail, 1973 M), juz 1

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab at-Tayamum, Bab al-Mutayamim Hal Yanfuhu Fihima, juz 1

Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

Muh. Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis dan metodologis, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)

Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, (Bandung: Angkasa, 1991)

 

[1] Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 15

[2] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Seajarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 1

[3] Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1974), h. 20

[4] Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 4

[5] Zainul Arifin, Studi Kitab Hadis, (Surabaya: al-Muna, 2010), h. 3

[6] Quraisy Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 1994), h. 21

[7] M. Ajaj Al-Khotib, Pokok-Pokok Ilmu Hadis, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 271

[8] Munzier Suparta, Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, Cet, 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 92

[9] Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis, h. 93

[10] Ranuwijaya, Ilmu Hadis, 138

[11] Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis, h. 93

[12] Ibid., h. 97

[13] Zarkasih, Studi Hadis, ( Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 64

[14] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa Fi Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H), juz 1, h. 145

[15] Ahmad Umar Hasyim, Qawaid Ushul al-Hadis, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 154

[16] Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mara an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, juz 1, h. 132

[17] Ahmad Umar Hasyim, Qawaid Ushul al-Hadis, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 154

[18] At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Araby, t.th), Kitab al-Ilm, Bab Ma Ja’a Fi al-Hats ‘Ala Tabligh as-Sima’, juz 5, h. 33

[19] Ahmad Umar Hasyim, Qawaid Ushul al-Hadis, hal 154-155

[20] Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’atsir, 2004 M), h. 470

[21] Abu al-Hasan Ali bin Umar ad-Daruquthni, Sunan ad-Daruquthni, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1386 H/ 1966 M), Juz 1, h. 66

[22] Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, h. 470

[23] Muhammad Abu al-Fattah al-Bayanuni, Dirasat Fi al-Ikhtilafat al-Fiqhiyah, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 1403 H/ 1983 M), h. 71

[24] Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, h. 470

[25] Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh, (al-Qahirah: Dar at-Tauzi’ Wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1993 M), h. 177.

[26] Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, Ushul as-Sarkhasi, (t.t: t.p, t.th), juz 1, h. 339

[27] Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, ar-Risalah, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th), h. 369

[28] Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, ar-Risalah, h. 369

[29] Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, ar-Risalah, h. 371

[30] Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, ar-Risalah, h. 372

[31] Muhammad bin Abi Bakr Ayub az-Zar’iy, I’lam al-Muwaqi’in ‘An Rab al-‘Alamin, (Beirut: Dar al-Jail, 1973 M), juz 1, h. 30

[32] Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab at-Tayamum, Bab al-Mutayamim Hal Yanfuhu Fihima, juz 1, h. 129

[33] Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 134

[34] Muh. Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis dan metodologis, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 17

[35] Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, (Bandung: Angkasa, 1991), h. 87

1 2 3