All posts by administrator

Pembinaan Hakim dan Pegawai Oleh Ketua PA Negara

Negara, 9 Oktober 2018

Setelah Resmi dilantik pada tanggal 20 September 2018, Ibu Hadrawati,S.Ag.,M.HI sebagai Ketua Pengadilan Agama Negara, mulai mengumpulkan seluruh personil, baik Hakim, pegawai, staf dan tenaga honorer yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Negara. Tujuan beliau mengumpulkan seluruh personil tiada lain untuk mulai memperkenalkan diri agar lebih dekat dengan segenap jajaran dibawahnya dan juga melakukan pembinaan terhadap para Hakim,Panitera,Sekretaris dan seluruh pegawai yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Negara.

 

dengan membacakan isi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017, tentang pengawasan dan pembinaan Hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya.

Bahwa dalam upaya menyikapi berbagai kejadian yang mencoreng wibawa Mahkamah  Agung dan Badan Peradilan, dengan ini Ketua Mahkamah Agung menegaskan kembali dan rnemerintahkan  kepada para Pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang:

  1. Meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas  atau  pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di  bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik di  dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan;
  2. Memastikan tidak ada lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan  dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
  3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah   Agung khususnya di bidang   pengawasan  dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya antara lain :

Peraturan Mahkamah ‘Agung  Nomor  7  Tahun  2016 tentang Penegakan  Disiplin  Kerja  Hakim  pada  Mahkamah  Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

  1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8  Tahun 2016 tentang Pengawasan  dan Pembinaan  Atasan  Langsung   di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan  (whistleblowing  system) di Mahkamah Agung dan  Badan  Peradilan yang berada  di bawahnya;
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071 /KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 069/KMA/SK/V/2009  tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung  RI  Nomor  71/KMA /SK/V/2008  tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  4. Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor  047 /KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/ P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/ SK/VII/2013   tentang  Kode  Etik   dan   Pedoman   Perilaku Panitera dan Jurusita;
  6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/ SEK/SK/I/2012   tentang  Aturan   Perilaku  Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
  7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011  tanggal 9 Februari 2012.

Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya  secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim maupun Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan;

 

Pelantikan Ketua Yang Baru

Negara, 21 September 2018

Setelah Acara resmi pelepasan pengantar Alih tugas, dari Ketua Pengadilan Agama Negara yang lama Drs. Mokh Akhmad SH.,MHES.  Pada tanggal 17 September 2018, yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Negara yang mana acara tersebut dihadiri Oleh  segenap Hakim, Panitera ,Sekretaris dan segenap Pegawai maupun tenaga honorer yang ada di Pengadilan Agama Negara.

kini untuk pertama kalinya, Pengadilan Agama Negara mempunyai sosok Pemimpin/Ketua seorang Wanita. tepat pada tanggal 20 September 2018 bertempat di Hotel Harris Denpasar beliau dilantik dan diambil Sumpah Jabatan bersama para Ketua Pengadilan Agama yang baru sewilayah.

Ibu Hadrawati,S.Ag.,M.HI, beliau adalah sosok seorang Wanita yang tangguh dan memiliki Kedisiplinan yang sudah tidak diragukan lagi. berbekal pengalaman terakhir sebagai seorang Wakil ketua  di Pengadilan Agama Bulukumba, kini beliau resmi memimpin Pengadilan Agama Negara. Wanita kelahiran Labakang 31 Januari 1973 yang sudah memiliki 3 orang Putra dan Putri dikenal sangat cerdas dan enerjik. Semoga dengan kehadiran beliau sebagai seorang pemimpin yang baru di Pengadilan Agama Negara makin membuat suasana kantor jadi lebih baik.

Selamat bertugas ya Ibu Ketua..

 

Alih Tugas Ketua Pengadilan Agama Negara

Senin, 17 September 2018.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Negara, Drs. Mokh Akhmad, SH,M.HES. ( Mantan Ketua) secara resmi meninggalkan Kantor Pengadilan Agama Negara untuk menuju tempat Tugas Yang Baru di Pengadilan Agama Sumenep. Beliau secara pribadi menyampaikan Permohonan Maafnya kepada segenap  Karyawan – karyawati dan Pegawai Kontrak di Pengadilan Agama Negara, atas segala Salah Dan Kekurangan Beliau selama Beliau bertugas di Pengadilan Agama Negara.

Acara Pengantar Alih Tugas Tersebut juga di Hadiri Oleh Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama Negara, yang juga memberi kata sambutan maupun kesan dan Pesan serta Memberikan Bingkisan sebagai Kenang – kenangan.

Semoga ditempat Tugas yang baru, Drs. Mokh Akhmad, SH,M.HES. bisa menjadi Contoh yang Baik dan Tauladan. Pengadilan Agama Negara, dibawah Kepemimpinan Beliau, Berhasil Memperoleh Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Nilai  “A Excellent ” 

HAKIM PA NEGARA DINOBATKAN SEBAGAI PESERTA TERBAIK PADA PEMANTAPAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PRILAKU HAKIM 2018

Komisi Yudisial Republik Indonesia melaksanakan pemantapan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 di Hotel Jayakarta Lombok Nusa Tenggara Barat, pemantapan ini dikhususkan untuk Hakim yang memiliki masa jabatan 0-8 tahun dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PA Negara juga telah mengutus sesorang Hakim yang bernama Abdul Mustopa, SHI., MH sesuai surat panggilan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dari pemantapan tersebut Hakim PA Negara tersebut dinobatkan sebagai peserta terbaik selama pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mana penilaian Komisi Yudisial untuk menetapkan sebagai peserta terbaik melalui penilaian yang ketat diantaranya adalah Kedisiplinan Peserta, Kemampuan, Keaktifan dan keikutsertaan dalam diskusi, Nilai Catatan buku Harian, Kepimpinan, Problem Solving, Pemahaman dan pemantapan materi Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

Tidak berhenti disitu Hakim juga suami dari Nur Amalia dan ayah dari 3 anak tersebut juga telah mendapatkan 2 penghargaan lainnya yaitu terbaik ketiga dalam catatan buku harian dan Penghargaan sebagai Kelompok dengan penampilan terbaik. Dengan serentetan prestasi beliau tersebut maka KY menobatkan beliau sebagai Peserta Terbaik Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim Komisi Yudisial 2018.

Warga Peradilan Agama pada umumnya dan warga Pengadilan Agama Negara khususnya patut berbahagia dan berbangga atas prestasi tersebut serta memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi tingginya atas torehan prestasi yang diraih oleh Bapak Abdul Mustopa, SHI., MH tersebut.
adapun prestasi tersebut antara lain :

  1. Peserta Terbaik Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
  2. Terbaik ke-3 Nilai Catatan Buku Harian
  3. Kelompok dengan Penampilan Terbaik

Penerima Penghargaan Peserta terbaik 1 sampai 3

Terbaik ke 3 Catatan Buku Harian Komisi Yusidial

Kelompok dengan Penampilan Terbaik

Sebagai penghargaan terhadap peserta terbaik, Komisi Yudisial akan memberangkatkan Hakim PA Negara tersebut ke Negara Turki di tahun depan untuk mengikuti Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan bekerjasama dengan Komisi Yudisial Negara Turki.

Keberhasilan ini tentunya membawa dampak yang positif kepada Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Negara untuk selalu termotivasi dan bersemangat dalam meraih prestasinya, baik prestasi dalam pekerjaan dikantor atau prestasi lainnya.

HEBAT DAN LUAR BIASA KEBERHASILAN MEDIASI PA NEGARA

Hebat dan luar biasa ini kata yang pantas kami sandangkan kepada PA Negara di tahun 2018 ini dimana angka keberhasilan mediasi cukup fantastic dengan perkara yang hanya 300 an para mediator mampu mencetak sejarah keberhasilannya. Pada tahun 2018 ini sampai pada bulan Agustus tercatat keberhasilan mediasi PA Negara adalah sejumlah 22 perkara baik yang berhasil sebagian ataupun yang berhasil dengan pencabutan.

Salah seorang hakim mediator sedang memediasi para pihak

 

Adapun daftar keberhasilan mediator PA Negara adalah sebagai berikut :

 

NoNama mediatorJumlah berhasilKeterangan
1Abdul Mustopa, SHI., MH12Sebagaian dan pencabutan
2Sondy Ari Saputra, SHI5Sebagaian dan pencabutan
3Wahib Latukaw, SHI3Sebagaian dan pencabutan
4Maya Gunarsih, SHI2Sebagaian dan pencabutan

 

Menurut laporan SIPP (system Informasi penelusuran perkara) PA Negara tercatat 17 keberhasilan Mediasi yang berhasil dengan Pencabutan, ini angka yang luar biasa dengan perkara yang hanya 300 an yang tergolong sedikit dan menempatkan PA Negara di urutan ke 2 keberhasilan Peradilan Agama se Indonesia yang sifatnya ini masih keberhasilan sementara. (Sumber SIPP)

 

Adapun jenis-jenis perkara yang telah berhasil di mediasi adalah :

  1. Perkara Waris berhasil dengan Akta Perdamaian
  2. Hak Asuh Anak berhasil dengan Akta Perdamaian
  3. Harta Gono Gini berhasil dengan Akta Perdamaian
  4. Cerai Talak berhasil dengan Akta Perdamaian
  5. Cerai Gugat berhasil dengan Akta Perdamaian

 

Para Mediator sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi karena keberhasilan mediasi adalah keberhasilan bersama antara para pihak dan pengadilan. Itulah keadilan yang sesungguhnya yaitu keputusan yang dibuat adalah keputusan bersama bukan produknya seoarang pengadil atau hakim dan tidak ada yang dimenangkan dalam mediasi kedua duanya sama-sama menang ujar salah satu hakim mediator PA Negara bapak Abdul Mustopa, SHI., MH.

 

Tentunya keberhasilan ini di dukung oleh beberapa faktor yiatu para mediator yang mau suka rela dan bekerja keras dalam memediasi para pencari keadilan, kemudian dukungan sarana dan prasarana dalam mediasi yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman utamanya dalam ruang mediasi yang dibuat sangat nyaman dengan dukungan fasilitas AC dan kulkas serta bunga-bunga didalamnya sehingga para pencari keadilan yang melakukan mediasi merasa nyaman dan betah bermediasi.

“Kita merasa nyaman dengan dukungan sarana ruangan mediasi yang baik sehingga kami para mediator tidak malas dalam memediasi para pihak” (wawancara dengan salah satu hakim mediator PA Negara Maya Gunarsih, SHI)

 

“Keberhasilan ini tidak membuat kami bangga dan terlena namun keberhasilan ini adalah motivasi bagi kami untuk terus melaksanakan mediasi dengan sebaik-baiknya sehingga keadilan tercipta dengan perdamaian di ruang mediasi”. ( Hakim Mediator PA Negara Sondy Ari Saputra, SHI)

 

“Upaya yang sungguh-sungguh dengan pendekatan dari hati ke hati itulah kunci keberhasilan kami sebagai mediator” ( Hakim Mediator PA Negara Wahin Latukaw, SHI).

 

Jadi jangan ragu para pencari keadilan khususnya yuridiksi PA Negara Bali untuk bermediasi di PA Negara karena anda akan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan para mediator-mediator handal yang dimiliki oleh kami yang memang sudah tidak diragukan lagi bahkan sebagian mediator kami sudah bersertifikat.