Pembinaan Hakim dan Pegawai Oleh Ketua PA Negara

Negara, 9 Oktober 2018

Setelah Resmi dilantik pada tanggal 20 September 2018, Ibu Hadrawati,S.Ag.,M.HI sebagai Ketua Pengadilan Agama Negara, mulai mengumpulkan seluruh personil, baik Hakim, pegawai, staf dan tenaga honorer yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Negara. Tujuan beliau mengumpulkan seluruh personil tiada lain untuk mulai memperkenalkan diri agar lebih dekat dengan segenap jajaran dibawahnya dan juga melakukan pembinaan terhadap para Hakim,Panitera,Sekretaris dan seluruh pegawai yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Negara.

 

dengan membacakan isi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017, tentang pengawasan dan pembinaan Hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya.

Bahwa dalam upaya menyikapi berbagai kejadian yang mencoreng wibawa Mahkamah  Agung dan Badan Peradilan, dengan ini Ketua Mahkamah Agung menegaskan kembali dan rnemerintahkan  kepada para Pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang:

  1. Meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas  atau  pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di  bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik di  dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan;
  2. Memastikan tidak ada lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan  dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
  3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah   Agung khususnya di bidang   pengawasan  dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya antara lain :

Peraturan Mahkamah ‘Agung  Nomor  7  Tahun  2016 tentang Penegakan  Disiplin  Kerja  Hakim  pada  Mahkamah  Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

  1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8  Tahun 2016 tentang Pengawasan  dan Pembinaan  Atasan  Langsung   di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan  (whistleblowing  system) di Mahkamah Agung dan  Badan  Peradilan yang berada  di bawahnya;
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071 /KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 069/KMA/SK/V/2009  tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung  RI  Nomor  71/KMA /SK/V/2008  tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  4. Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor  047 /KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/ P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/ SK/VII/2013   tentang  Kode  Etik   dan   Pedoman   Perilaku Panitera dan Jurusita;
  6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/ SEK/SK/I/2012   tentang  Aturan   Perilaku  Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
  7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011  tanggal 9 Februari 2012.

Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya  secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim maupun Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan;