Pentingnya Pencatatan Nikah

Kepedulian Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap orang yang melakukan pernikahan dengan memberikan Buku Kutipan Akta Nikah. Dengan memiliki Buku Kutipan Akta Nikah berarti bahwa seseorang yang telah melaksanakan pernikahan telah mencatatkan pernikahannya di Kantot Urusan Agama Kecamatan, sehingga memiliki legalitas formal yang diakui oleh Undang-undang Negara kita. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut perudang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perkawinan yang tidak sah, maka tidak memiliki legalitas di mata hukum sehingga hak-hak suami dan isteri serta anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki jaminan perlindungan scara hukum. Di sini perlunya pencatatan nikah agar semua orang yang telah melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secra syar’i tetapi juga memiliki legalitas formal yang dilindungi oleh Undang-undang Negara kita.

Suatu fakta persolan yang masih terjadi dalam masyarakat kita adalah masih banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang berakibat tidak adanya bukti perkawinan yang sah. Mereka umumnya telah memiliki anak-anak yang membutuhkan akses pelayanan sipil sebagai warga negara dan juga pelayanan sosial. Mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan seperti KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain sebagainya. Mereka juga kehilangan kesempatan meraih hak-hak kewarisan, mengurus passport untuk perjalanan seperti halnya ibadah haji dan hak mendapatkan tunjangan keluarga. Mereka adalah anak-anak bangsa yang hak-haknya terabaikan dan tidak terlindungi secara hukum.

Mengapa tidak tercatat? Pertanyaan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena seringkali media massa menyoroti hal ini sebagai salah satu akibat biaya nikah tinggi sehingga masyarakat enggan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatatkan perkawinannya. Tentu saja hal ini tidak benar, karena Pemerintah dalam PP.  47 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama pasal 6 ayat (1) menyatakan : “ kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.”

Pada daerah-daerah tertentu memang sering teerjadi kendala dalam proses pencatatan nikah. Akan tetapi hal ini sudah dapat diatasi dengan memaksimalkan peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di wilayah tersebut. Sehingga semua peristiwa perkawinan pada akirnya dapat dicatat.

Jawaban mengapa sebuah perkawinan tidak tercatat lebih karena kepada kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pencatatan nikah disamping alasan-alasan lain yang terjadi seperti adanya asumsi yang mementingkan sah secara agama. Oleh karena itu tidak ada spekulasi dalam pencapaian tujuan ini. Agar kiranya semua orang yang melakukan perkawian wajib mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama.

 

Implikasi Tidak Tercatatnya Pernikahan

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut

 

Sumber: Kemenag NTB, Gubuk Hukum