Percepat Pembangunan Zona Integritas

Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Mahkamah Syar’iyah (MS) Aceh/Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se-Indonesia, Selasa hingga Rabu, 22-23 Januari 2019 di lantai 12 Gedung Sekretariat MA RI, Jakarta.
Rapat koordinasi ini menitikberatkan pada program percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) khususnya untuk seluruh MS Aceh/PTA. Tahun ini, Badilag menargetkan seluruh pengadilan tingkat banding dan beberpa pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama sudah ber-ZI.
Untuk memberikan pemahaman ZI, Badilag mengundang Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB.

Di rapat koordinasi ini, dibahas pula program kerja lain yang menjadi tugas pengadilan tingkat banding. Di hadapan Ketua, Panitera dan Sekretaris MS Aceh/PTA, Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyampaikan bahwa dilaksanakannya rapat koordinasi ini sekaligus untuk mengetahui tentang sejauh mana program kerja Tahun 2018 dilaksanakan dan rencana kerja Tahun 2019. Program kerja dipaparkan secara langsung oleh Ketua Msy Aceh dan PTA.
Menurutnya, pemaparan program kerja tahun 2018 akan dijadikan evaluasi kedepan, dan akan diketahui tantangan apa saja yang dihadapi satker saat menjalankan program kerja tersebut. “Setelah pemaparan program kerja, akan dipetakan permasalahan yang ada selama menjalankan program kerja tersebut” katanya.
Melalui pemaparan langsung, Badilag juga ingin mengetahui apakah program kerja Ketua MS Aceh dan PTA seluruh Indonesia sudah menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan Ditjen Badilag. Setidaknya dalam beberapa waktu belakangan, Dirjen Badilag sudah mengeluarkan 7 surat terkait kebijakan yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja pengadilan dibawahnya.
Selama sepuluh menit, masing-masing Ketua MS Aceh/PTA mempresentasikan pencapaian program di satuan kerja dan pengadilan dibawahnya dalam hal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), penyelesaian perkara, informasi pelayanan bantuan hukum, penilaian SIPP dan perkembangan pelayanan perkara melalui e-court.
Pimpinan MS Aceh/PTA juga informasi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), inovasi pelayanan publik yang dikembangkan di masing-masing wilayahnya, kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM), informasi pengawasan disiplin hakim dan pegawai dan aplikasi SIKEP.
H. Aco Nur mengharapkan setelah rapat koordinasi ini, Msy Aceh dan PTA seluruh Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan pengadilan agama dibawahnya untuk menyelaraskan program pengadilan tingkat pertama dengan tingkat bandingnya. (hirpan hilmi/ Foto : Rahman Kili)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *