PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR

PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh : Abdul Mustopa, SHI., MH
Hakim PA Negara

 

A.PENDAHULUAN

Untuk menjaga tetap berlangsungnya sebuah dinamika kehidupan dan masa depan setiap orang, bagi anak-anak yang dibawah umur dan belum cakap secara hokum maka diperlukan seorang wali untuk membantu dalam perihal memelihara harta dan mengembangkannya atau menikahkan seorang wanita yang menjadi perwaliannya.

Pengaturan perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara jelas menerangkan jika salah seorang orang tua meninggal atau terjadi perceraian mengenai berpindahnya perwalian anak dan siapa yang menjadi walinya sehingga perlu peranan yurisprudensi sebagai bagian dari mengisi kekosongan hukum sistim hukum Indonesia yang menganut civil law yaitu bentuk hukum yang tertulis dan kodifikasi seperti Undang-undang Perkawinan, yang memungkinkan dengan kodifikasi hukum belum mampu untuk menampung semua permasalahan dalam masyarakat termasuk didalamnya permasalahan mengenai perwalian. Oleh sebab itu pengisian mengenai kekosongan hukum perlu dilakukan yang salah satu dapat melakukannya yaitu hakim, karena bila di telaah lebih lanjut mengenai perwaliandalam Udang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua itu dapat dilaksanakan hanya oleh satu orang tua dari saja baik Ayah maupun hanya Ibu.

Perwalian diperlukan dalam hal ditinjau dari kedudukan (status) anak, yaitu terhadap anak sah, ataupun anak yang diakui sah. Untuk anak sah maka perwalian diperlukan apabila Salah seorang atau kedua-duanya orang tua meninggal dunia, diantara kedua orang tuanya terjadi perceraian, orang tuanya dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua,  salah seorang atau kedua-duanya dari orangtuanya berada dalam keadaan tidak hadir (afwezig).

B.PENGERTIAN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR

1. Pengertian Perwalian

Perwalian adalah penguasaan terhadap anak yang masih di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.[1]

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut al-walayah (mengurus/menguasai sesuatu). Secara etimologi perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta (al-mah{abbah), pertolongan (an-nashrah) dan kekuasaan/otoritas (as-sult}an wa al-qudrah). Adapun menurut terminologi para fuqaha, perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan sendiri secara langsung tanpa harus bergantung atas seijin orang lain.[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwalian juga mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

  1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali;
  2. Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya;
  3. Pembimbing (negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri)

Adapun wali itu mempunyai banyak arti yang penggunaannya disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Berikut adalah beberapa pengertian tentang wali yaitu:

  1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;
  2. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
  3. Orang s}aleh (suci), penyebar agama;
  4. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.[2]

Wali merupakan orang yang memelihara anak yatim serta mengurus harta benda anak tersebut baik itu dalam bentuk orang perorangan atau badan hukum.

Perwalian erat kaitannya juga dengan hadhanah. hadhanah merupakan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum mumayyiz. Dalam pengertian lain, hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan dan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. Pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dalam Islam harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Diantara hak-hak anak tersebut adalah pemeliharaan atas kehormahan, pemeliharaan atas keturunan/nasab, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.[3]

hadhanah berlaku ketika si anak masih mempunyai orang tua dan cakap merawat juga melakukan tindakan lainnya. Namun, ketika si anak itu sudah tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua namun sudah tidak cakap melakukan tindakan apapun, maka anak tersebut berada dalam perwalian.

Menurut KHI, perwalian adalah‚ kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua,orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perwalian merupakan kewajiban hukum yang dilakukan seorang wali untuk melakukan pengawasan dan mengurus diri si anak yang belum dewasa serta harta bendanya.

Menurut Prof. Subekti, perwalian berasal dari wali yang mempunyai arti bahwa orang lain sebagai pengganti orang tua menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum baligh dalam melakukan perbuatan hukum.[1]

Dari beberapa pengertian perwalian di atas, dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak kecil (belum dewasa) yang salah satu orang tua (ibu) nya meninggal dunia.

2. Pengertian Anak Dibawah Umur

Anak yang masih kecil atau masih dibawah umur segala tindakannya dinyatakan tidak sah, kecuali bila mencapai usia dewasa (baligh) dan mempunyai kecerdasan dalam menggunakan harta.[1] Anak kecil (yang belum mencapai usia baligh) tidak diperbolehkan mengelola serta mengendalikan hartanya kecuali dengan ijin kedua orang tuanya atau walinya. Sehingga bagi anak yatim, mereka memerlukan adanya seorang wali untuk mengurus dirinya juga hal-hal yang berkaitan dengan harta bendanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemashlahatan yang nantinya juga akan kembali kepada anak tersebut ketika dewasa.

Menurut ulama mazhab Syafi’i, anak di bawah umur yaitu anak yang belum akil baligh yang harus diawasi dan dijaga oleh wali atau kedua orang tuanya. Mengenai harta benda yang dimilikinya ketika ayahnya meninggal tidak boleh diberikan ketika dia belum dewasa. Adapun tanda-tanda baligh menurut ulama Syafi’i adalah telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan, telah tumbuh rambut pada kemaluan dan telah bermimpi sebagai orang dewasa.[2]

Menurut para ulama mazhab juga sepakat, bahwa haid dan hamil merupakan tanda baligh bagi seorang perempuan. Dan keluarnya mani merupakan tanda baligh untuk laki-laki. Karena haid kedudukannya sama dengan laki-laki yang telah mengeluarkan mani.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz itu dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat perbuatan dan bersifat perkataan. Menurut para ulama fiqih, tindakan hukum yang bersifat perbuatan tetap berlaku. Bilamana anak kecil merusak atau menghilangkan barang seseorang maka wajib mengganti atau membayar dendanya. Namun jika tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz itu bersifat perkataan, para ulama fiqih sepakat bahwa perkataan atau pernyataannya dianggap batal baik menguntungkan maupun merugikan baginya. Namun mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz ada perbedaan pendapat. Menurut para ulama, bila tindakan tersebut menguntungkan maka tindakan tersebut sah tanpa harus ada persetujuan dari walinya. Begitupun sebaliknya, bila merugikan maka tindakannyapun tidak sah dan persetujuan walipun tidak berlaku. Kecuali menurut H{anabilah bila tindakan disetujui oleh wali maka tindakannyapun dinilai sah. Namun bila tindakan tersebut antara menguntungkan dan merugikan seperti jual beli dan sewa-menyewa maka sah hukumnya bila mendapat persetujuan dari walinya menurut ulama Hanfiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi’iyah, tindakan anak kecil yang belum mumayyiz atau sudah yang bersifat spekulasi itu tidak sah. Akan tetapi menurut Hanabilah tindakan tersebut sah bila bersifat tidak spekulasi dan diijinkan oleh walinya.[1]

Namun mengenai batas umur seorang anak yang telah baligh, para ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi’i dan Hambali, umur anak yang sudah baligh adalah 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Maliki, anak laki-laki dan perempuan yang dinyatakan sudah baligh itu berumur 17 tahun. Adapun menurut Hanafi, anak laki-laki yang baligh itu minimal dia telah berumur 12 tahun dan maksimal berumur 18 tahun. Kemudian bagi anak perempuan yang sudah berumur minimal sembilan tahun dan maksimal 17 tahun itu dinyatakan baligh.

Anak di bawah umur berdasarkan KHI yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  Namun apabila telah terjadi perkawinan sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai, maka anak tersebut tidak lagi disebut anak di bawah umur  (belum dewasa). Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

C. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar atas perwalian terhadap anak dibawah umur dalam Al-Qurán dan Hadits dan hukum positif adalah :

1. Al-Qurán

a. (QS An-nisa’ayat 5-6 )

Dalam ayat An-Nisa’5-6 ini Allah Swt. melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan tasarruf (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka.
Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lainnya.
Berangkat dari pengertian ini disimpulkan bahwa orang-orang yang kurang sempurna akalnya dikenakan hijir (tidak boleh men-tasarruf-kan hartanya). Mereka yang di-hijir ini ada beberapa macam: adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda, sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam mu’amalah).
Adakalanya hijir disebabkan karena penyakit gila. Adakalanya karena buruk da!am ber-tasarruf mengingat akalnya kurang sempurna atau agamama kurang. Adakalanya karena pailit, yang dimaksud dengan pailit ialah bila utang seorang lelaki menenggelamkan dirinya, dan semua hartanya tidak dapat untuk menutup utangnya itu. Untuk itu apabila para pemilik piutang menuntut kepada pihak hakim agar meng-hijir-nya, maka ia terkena hijir (tidak boleh men-tasarruf-kan hartanya dan hartanya dibeslah). Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kalian. (An-Nisa: 5) Menurut Ibnu Abbas, mereka adalah anak-anakmu dan wanita-wanita(mu).[1]

Para wali boleh menyerahkan harta anak yatim ketika si wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu miliknya dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali bisa menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit hartanya, bila mereka sudah pandai dan mengerti cara menggunakan serta membelanjakannya berarti mereka sudah dewasa. Atau dengan mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan bagi wali untuk menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan harta tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya

 

b. QS Al An’am ayat 152

Pada ayat ini  dijelaskan kembali larangan bagi wali dalam memakan atau menggunakan bahkan mendekati (tidak terjerumus atau merangsang nafsu untuk melakukan) dengan cara yang tidak diperkenankan. Pada ayat ini, lebih berisi perintah-perintah bagi seorang wali yaitu untuk menyempurnakan pada saat menakar dan menimbang serta melakukannya dengan adil (membuat kedua belah pihak senang dalam hal melakukan transaksi). Kemudian perintah untuk berbicara yang benar dan adil, bila tidak mampu atau takut mengucapkan kebenaran maka wajib baginya untuk diam. Serta perintah untuk memenuhi janji kepada Allah untuk memelihara dan memenuhi hak-hak kaum yang lemah dalam hal ini adalah anak yatim.

c. QS Al Isra’ayat 34

Pada ayat ini pula dijelaskan tentang larangan bagi seorang wali berkaitan dengan harta anak yatim. Pada ayat ini diingatkan kembali bagi para wali agar tidak memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang mengelola harta tersebut, meskipun wali dapat memanfaatkannya dalam batas yang diperkenankan namun tetap tidak diperbolehkan membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa.39 Serta menunaikan janji (memeliharanya menurut cara yang diijinkan oleh syariat dan undang-undang yang diridhoi oleh Allah). Adapun janji ini seperti akad-akad muamalah dalam soal jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.[1]

Janganlah kalian menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik untuk mengembangkan dan menginvestasikannya. Lakukan hal itu terus sampai anak-anak itu dewasa. Bila mereka sudah dewasa serahkanlah harta itu. Peliharalah setiap janji yang kalian berikan. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang yang tidak menepati janji dan akan membalasnya.[2]

2. Hadits

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَه

Artinya :“Maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”.

(HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami’ 2709 ).

Dalam hadis nabi diterangkan dalam perwalian yakni sebagai berikut: Dari riwayat al Barra’ ibn ‘Azib: Sesungguhnya Nabi Saw. Memutuskan wali bagi anak perempuan hamzah kepada perempuan ibuu (khalah)nya, dan beliau bersabda: “saudara perempuan ibu (menempati) kedudukan ibu.” (Riwayat Al Bukhari).

Juga Hadis Nabi yang artinya : “Rasulullah Saw bersabda : bagi anak perempuan ( jariyah ) perwaliannya paad saudara perempuan ibunya, karena ia adalah orangtua perempuan (walidah)nya” (Riwayat Ahmad dari Ali Ra)

3. Hukum Positif Indonesia

Landasan Hukum Menurut KUH Perdata Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Dalam KUH Perdata, juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika suami tidak memberika izin, maka bantuan dari pendamping bijstand itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata: bahwa apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.[1]

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bawah “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal sebuah badan hukum diserahi perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan. Landasan Hukum Menurut KHI dan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Selain Al-Qur’an dan Hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian dalam konteks hukum Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), diatur dalam BAB XV mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

  1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
  2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan;
  3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut
  4. Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Sementara dalam Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

  1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan hartabendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu;
  2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua peru bahan-perubahan harta benda anak tersebut;
  3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya; (4) Larangan Bagi Wali. Landasan Hukum Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus seagama dengan sianak, dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

D. SYARAT DAN URUTAN WALI

1. Syarat Wali

Perwalian terhadap anak di bawah umur tidak bisa diberikan begitu saja kepada orang tertentu namun ia memiliki persyaratan-persyaratan tertentu demi terjaganya kelangsungan hidup si anak.

Orang yang menjadi wali dan diwasiati menjadi wali disyaratkan harus baligh, mengerti, seagama dan adil. Demikian menurut para ulama mazhab sepakat bahwa seorang wali maupun orang yang diwasiati oleh si wali harus baligh, mengerti dan adil. Para ulama mazhab juga bersepakat bahwa tindakan yang dilakukan wali selama dalam memanfaatkan harta orang yang berada dalam perwaliannya itu baik dan manfaat maka itu sah[1].

Syarat seorang wali adalah sebagai berikut :

a. Baligh atau Dewasa

Syarat bagi seorang wali yang pertama harus baligh atau dewasa. Hal ini disebabkan karena anak kecil sekalipun sudah mummayiz anak tersebut masih membutuhkan orang lain untuk mengurus serta mengasuhnya sehingga bila seorang wali belum dewasa maka tidak boleh menangani urusan orang lain. Dan orang atau wali yang sudah dewasa, hak perwaliannya serta ucapannya dianggap sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Berakal

Adapun syarat yang kedua bagi wali adalah orang yang mengerti atau berakal. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha sebagai syarat sahnya perwalian. Orang yang tidak berakal atau gila tidak sah menjadi wali. Hal ini disebabkan karena dia tidak dapat membedakan yang benar dan salah juga tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sehingga mana mungkin dia mengurus urusan orang lain padahal mengurus urusannya sendiri dia tidaklah mampu. Selain itu juga mereka yang tidak berakal tidak berhak melakukan melakukan suatu akad (transaksi jual beli dan sebagainya) karena apa yang diucapkan olehnya itu tidak mempunyai implikasi hukum.

c. Seagama

Berikutnya yang ketiga adalah seagama dalam hal ini beragama Islam menjadi syarat seorang menjadi wali. Karena perwalian juga termasuk didalamnya masalah hadanah, maka anak kecil yang Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non-Muslim. Hal ini disebabkan karena anak tersebut akan meniru agama dan tradisi dari pengasuhnya yang non-Muslim. Sehingga mengakibatkan anak tersebut susah meninggalkan agamanya ketika dia telah dewasa kelak[1].

d. Adil

Syarat yang terakhir untuk menjadi seorang wali yaitu adil. Adapun pengertian adil sendiri para ulama berbeda pendapat namun tetap semakna. Menurut ulama Syafi’iyah, adil yaitu menjauhkan diri dari dosa besar dan meninggalkan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Ulama Hanafiyah mendefinisikan adil cukup dilihat dari keIslamannya dan dikenal tidak pernah melakukan hal yang diharamkan. Dari kalangan ulama Malikiyah mengartikan adil yaitu patuh terhadap perintah agama dengan senantiasa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar maupun dosa kecil serta menjalankan amanah dan berperilaku baik. Sedangkan menurut ulama Hanabilah menyatakan adil itu baik sikap keagamaannya serta menjaga kehormatan dirinya dengan senantiasa memperindah perilakunya dan meninggalkan hal yang akan mengotorinya. Dan menurut ulama Imamiyah adil merupakan sikap konsisten dalam beramal baik (melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang). Jadi dari perbedaan definisi diatas dapat diambil benang merahnya bahwa orang yang adil itu memiliki ciri-ciri dia selalu menjauhkan diri dari dosa besar maupun kecil, kebaikannya melebihi kejahatannya dan kebenarannya lebih banyak dari salahnya.[1]

2. Urutan Wali

Perwalian atas anak yang masih kecil adalah ayahnya. Bila ayahnya tidak ada maka berpindah kepada orang yang diwasiati karena dia adalah wakil dari ayahnya. Bila tidak ada maka berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu. Wali bagi anak secara berurutan adalah pertama, bapaknya kemudian kakeknya (bapaknya bapak), kemudian orang yang diwasiati oleh mereka (ayah dan kakek), kemudian qadi (hakim) atau orang yang diangkat oleh hakim untuk mengurusnya.

Para ulama mazhab bersepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali pendapat sebagian ulama Syafi’i. Menurut ulama Hanafiyah ibu tidak mempunyai hak perwalian dalam hal harta. Demikian halnya menurut ulama Hanabilah, kakek (ayah dari ayah) juga ibu tidak punya hak perwalian. Begitu juga ulama Malikiyah, tidak disebutkan ibu mempunyai hak perwalian soal harta.[1]

Namun ada perbedaan pendapat mengenai wali yang bukan ayah. Menurut Hambali dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang diwasiati oleh ayah, bila tidak ada orang yang diwasiati maka jatuh ke tangan hakim. Menurut Hanafi, wali setelah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah. Lalu orang yang menerima wasiat dari kakek, bila tidak ada maka jatuh ke tangan hakim. Menurut Syafi’i, wali sesudah ayah adalah kakek, kemudian orang yang di wasiati ayah lalu orang yang di wasiati kakek setelah itu hakim. Menurut Imamiyah, wali itu berada di tangan ayah dan kakek, kemudian bila tidak ada keduanya maka jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari salah seorang diantara keduanya. Bila tidak ada penerima wasiat dari ayah atau kakek, maka jatuh ke tangan hakim.

Menurut KHI, wali diambil dari keluarga si anak atau orang lain (pasal 107 ayat 4) atau orang maupun badan hukum yang diwasiati oleh orang tua anak tersebut sebelum orang tuanya meninggal (pasal 108). Demikian pula dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 51 ayat 2

dijelaskan bahwa wali keluarga si anak atau orang lain. Yang dimaksud keluarga dalam hal ini dapat dilihat kembali pada pasal 49 ayat 1 yaitu:

  1. Keluarga anak dalam garis lurus keatas yaitu kakek baik dari pihak ayah maupun ibu:
  2. Saudara kandung yang telah dewasa yaitu kakak anak tersebut.

Sebagian ulama mendahulukan perwalian anak laki-laki (bagi janda) dibanding ayah, Sebagaimana mereka juga lebih di dahulukan di dalam mendapat sisa harta warisan (ashobah). Ini pendapat yang lebih dikenal dari pendapat Malik, Dan juga ini pendapat Ishaq, Al-Anbary, Ibnul Mundzir, Abu Yusuf, Abu Hanifah Rahimahumullah dan Mayoritas ulama menjawab pendapat ini dengan jawaban bahwa seorang ayah lebih paham tentang maslahat untuk puterinya dibanding anak wanita tersebut dan yang kedua bahwa perwalian ayah telah tsabit ditetapkan dalam syariat ketika sang wanita tersebut masih belum memiliki anak, maka dibutuhkan dalil untuk mengubah urutan perwalian ini. Dan pendapat mayoritas ulama lebih kuat, dan ini adalah pendapat Ibnu Utsaimin  Rahimahullah, Adapun apabila wanita tersebut tidak memiliki wali Ashobah baik dari Nasab maupun dari wali yang dahulu membebaskannya dari perbudakan, maka para ulama juga berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa walinya adalah Hakim, ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Asy-Syafi’i.

E. KEWAJIBAN WALI

Berdasarkan surat al-Nisa’ ayat 5, 6 dan 10, surat al-An’am ayat 152 dan surat al-Isra’ ayat 34 dapat diketahui bahwa tugas atau kewajiban seorang wali yaitu memelihara harta anak tersebut, mengembangkan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan, memanfaatkan dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan si anak, dan mengembalikan harta tersebut ketika si anak telah dewasa dengan cara yang baik dan adil.

Wali memiliki tugas pokok mengenai hadanah atas anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dan mengenai perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan terhadap anak laki-laki sampai dia akil baligh.

Dalam fiqih kewajiban atau tugas wali itu sama halnya dengan tugas orang tua yang menjalankan kekuasaannya. Pada umumnya tugas atau kewajiban orang tua adalah memelihara diri pribadi anaknya yang masih belum dewasa serta mengelola harta kekayaannya. Dan seorang ayah atau kakek dapat memberi wasiat kepada orang lain untuk menjadi wali anaknya ketika dia meninggal dunia.[1]

Wali wajib mengeluarkan harta anak yang berada dalam perwaliannya yang wajib dilakukan atasnya diantaranya seperti membayar hutang, membayar ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan, mengeluarkan zakat,meskipun tidak ada permintaan itu ke wali. Wali wajib mengeluarkan nafkah bagi orang yang berada dalam perwaliannya menurut apa yang patut, tidak boleh kikir dan juga tidak boleh terlalu boros tetapi yang wajar-wajar saja menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Tugas wali termasuk mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, atau melanjutkannya ke sekolah-sekolah kejuruan atau melanjutkan ke fakultas sesuai dengan bakatnya. Wali mengawasi kesejahteraan si anak.

Sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Umar, yang artinya :”cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya”. Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dibenarkan mengabaikan tanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya, apalagi sampai menyebabkan orang tersebut terlantar. Memelihara anak merupakan sesuatu yang diperintahkan dan ini merupakan tanggung jawab wali.[1]

Adapun beberapa kewajiban perwalian terhadap anak di bawah umur adalah :

  1. Mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya
  2. Memberikan bimbingan agama
  3. Mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya
  4. Mengupayakan pelayanan kesehatan
  5. Mengupayakan tempat tinggal
  6. Mengelola harta milik anak yang berada dibawah perwaliannya
  7. Menyerahkan seluruh harta anak yang berada dibawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum.[2]

 

F. TUJUAN, BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA PERWALIAN

1. Tujuan Perwalian terhadap Anak Dibawah Umur

Dengan ditempatkannya seorang anak yang belum dewasa dibawah perwalian maka kepentingan dari sianak tersebut menjadi tanggung jawab wali, dimana wali bertindak sama seperti orang tua sianak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan siwali.

Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

  1. Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum.
  2. Wali bertindak sebagai pengayom, dalam arti bahwa wali itu selalu menjaga, baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada dibawah perwaliannya itu.
  3. Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia.maka dengan adanya wali tersebut anak dan hartanya akan terselamatkan.
  4. Menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang orang yang mengadakan wala’ al mu’awallah perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan.
  5. Menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin.dengan demikian maka para wali yatim itu tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari hari, hal ini diperbolehkan jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim tersebut yang dipeliharanya itu sebagaimana firman Allah yang berbunyi : “ Barang siapa ( diantara pemelihara itu ) mampu maka hendaklah ia menahan diri ( dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia memakan itu menurut yang patut. ( An Nisa :6)”.[1]

2. Berlakunya Perwalian terhadap Anak Dibawah Umur

Menyangkut dengan mulai berlaku suatu perwalian Martiman Prodjohamidjojo mengatakan sutau perwalian itu berlaku :

  1. Sejak perwalian itu diangkat oleh hakim dan bila pengangkatan itu dilakukkan namun dalam tidak kehadirian si wali maka saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya maka berlangsung lah perwalian tersebut;
  2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua sianak pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya, memperoleh suatu kekuatan untuk berlaku dan yang dianggap sebagai wali menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu[2];
  3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali , baik oleh hakim Maupun oleh salah satu orang tua dari kedua orang tuanya pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim menyatakan kesanggupanya menerima pengangkatan itu;
  4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
  5. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan perwalianya;
  6. Jika ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan yang dilakukan dehadapan dua orang saksi (pasal 50, 52 Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.[1] 

3. Berakhirnya Perwalian terhadap Anak Dibawah Umur

  1. Sama halnya dengan hadhanah, perwalian juga memiliki batas akhir (berhenti). hadhanah berakhir bila anak kecil tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri. Mereka sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri seperti makan, berpakaian dan lain sebagainya[1].

    Pada umumnya, perwalian itu berakhir disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

    1. Anak yang berada di bawah perwalian itu telah dewasa;
    2. Anak yang berada dalam perwalian itu meninggal dunia;
    3. Wali anak tersebut meninggal dunia;
    4. Wali itu dicabut hak nya untuk melakukan perwalian[2].

    Menurut KHI, perwalian berakhir bila anak yang berada dalam perwalian telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan apabila hak perwaliannya telah dicabut oleh Pengadilan. Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, perwalian berakhir bila anak yang berada dalam perwaliannya berumur 18 tahun atau telah menikah dan apabila hak perwaliannya dicabut oleh Pengadilan serta apabila anak yang ada dalam perwaliannya meninggal dunia.[3]

    Dalam hal pencabutan kekuasaan perwalian oleh Pengadilan Agama karena permohonan kerabat anak yang berada dalam perwalian itu disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

    1. Tidak sungguh-sungguhnya wali dalam memelihara anak yang di bawah perwaliannya.
    2. Terlantarnya pendidikan si anak dan tidak diberikannya bimbingan agama terhadap si anak.
    3. Memindahtangankan harta benda si anak yang tidak untuk kepentingan anak tersebut.
    4. Si wali mempunyai perilaku yang tidak baik dan tidak patut di contoh oleh anak kecil.
    5. Perbuatan dan keadaan lainnya yang semuanya dapat merugikan kepentingan anak yang berada dalam perwaliannya.

    Dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontensius kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hokum dimana wali melaksanakan kekuasaannya.

    Gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti.[1]

G. KESIMPULAN

  1. Perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak kecil (belum dewasa) yang salah satu orang tua (ibu) nya meninggal dunia.

    Anak di bawah umur berdasarkan KHI yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  Namun apabila telah terjadi perkawinan sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai, maka anak tersebut tidak lagi disebut anak di bawah umur  (belum dewasa). Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

    Berdasarkan surat al-Nisa’ ayat 5, 6 dan 10, surat al-An’am ayat 152 dan surat al-Isra’ ayat 34 dapat diketahui bahwa tugas atau kewajiban seorang wali yaitu memelihara harta anak tersebut, mengembangkan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan, memanfaatkan dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan si anak, dan mengembalikan harta tersebut ketika si anak telah dewasa dengan cara yang baik dan adil.

    Wali memiliki tugas pokok mengenai hadanah atas anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dan mengenai perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan terhadap anak laki-laki sampai dia akil baligh.

    Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum, Wali bertindak sebagai pengayom, wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang orang yang mengadakan wala’ al mu’awallah perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan, menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin.