Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Penngadilan Agama Negara Bali mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memerikasa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006);
  • Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh HakimPengawas Bidang;
  • Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006);
  • Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
  • Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbanngan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  • Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penilitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.