Optimalisasi Pengawasan Melalui Hawasbid Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara

Pada hari Rabu, Tanggal 15 September 2021, Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, SIPP, dan Pelayanan Publik Bapak Abd. Azis Ali Ramdlani, S.H.I. melaksanakan pengawasan pada bagian Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, SIPP, dan Pelayanan Publik sesuai dengan pembagian bidang pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negara tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Negara Tahun 2021. Bapak Abd. Azis Ali Ramdlani, S.H.I. yang merupakan Hawasbid bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, SIPP, dan Pelayanan Publik mengecek dan memeriksa langsung pelaksanaan tupoksi pada masing - masing Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Permohonan.

Pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang tersebut berdasarkan kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan yang di integrasikan dengan Daftar Checklist Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Bagian Administrasi Umum/ Kesekretariatan, Hawasbid bidang Administrasi Perkara dan Persidangan serta Manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik dan PTSP di Pengadilan Agama Negara. Pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tupoksi yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku.

Dengan adanya penguatan fungsi dari masing-masing Bidang tentunya dapat membuahkan hasil positif yang berguna untuk kemajuan serta perubahan yang signifikan terutama dalam mengawal berjalannya Reformasi Birokrasi yang telah dijalankan pada rel yang telah ditentukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Dimana setelah pengawasan ini berlangsung, selanjutnya Hawasbid membuat laporan temuan hasil pemeriksaan dan dilaporkan kepada Koordinator Pengawas yang kemudian oleh Koordinator Pengawasan dibuatlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara untuk ditindaklanjuti dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.